Hamas Nyatakan Siap Negosiasi untuk Gencatan Senjata Tahap Kedua

Gaza: Sumber dari biro politik Hamas mengatakan pada Senin 3 Februari 2025 bahwa kelompok pejuang itu siap untuk terlibat dalam negosiasi tidak langsung dengan Israel tahap kedua. Pembahasan dilakukan kemungkinan terkait pertukaran tawanan dengan sandera.

"Hamas telah memenuhi semua ketentuan perjanjian dan siap untuk memulai negosiasi tidak langsung dengan Israel untuk menyelesaikan tahap kedua, yang bertujuan untuk meringankan penderitaan rakyat kami,” ujar sumber biro politik Hamas, seperti dikutip dari China.org, Selasa 4 Februari 2025.

Berdasarkan perjanjian gencatan senjata tiga tahap yang dicapai antara Israel dan Hamas bulan lalu, negosiasi untuk melaksanakan tahap kedua akan dimulai sebelum hari ke-16 tahap pertama, yang jatuh pada hari Senin.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington pada hari Minggu untuk bertemu dengan Presiden AS Donald Trump.

Laporan media mengindikasikan bahwa Netanyahu memutuskan untuk menunda pengiriman tim negosiasi ke Qatar untuk pembicaraan tentang tahap kedua hingga setelah pertemuannya dengan Trump.

Sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 18 sandera sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina dari penjara Israel.

Bantuan bom

Pemerintah Trump sebelumnya meminta persetujuan kongres untuk transfer bom dan peralatan militer lainnya senilai sekitar USD1 miliar atau sekitar Rp16,3 triliun Israel.

The Wall Street Journal, mengutip pejabat AS yang mengetahui penjualan tersebut, melaporkan bahwa usulan transfer senjata mencakup 4.700 bom seberat 1.000 pon senilai lebih dari USD700 juta atau sekitar Rp11,4 triliun, bersama dengan buldoser lapis baja buatan Caterpillar senilai lebih dari USD300 juta atau Rp4,8 triliun.

"Laporan tersebut menambahkan bahwa permintaan tersebut akan dibayarkan dari bantuan militer tahunan AS yang dialokasikan untuk Israel, yang totalnya mencapai USD3,3 miliar atau sekitar Rp53,8 triliun dalam pembiayaan militer asing," sebut laporan itu dikutip dari Anadolu.

Persetujuan kongres diperlukan untuk penjualan senjata asing dalam jumlah besar, dengan Kementerian Luar Negeri memberi tahu komite-komite utama sebelum melanjutkan. Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Hubungan Luar Negeri Senat harus menyetujui transfer tersebut sebelum dapat difinalisasi.

Permintaan tersebut muncul di tengah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, di mana ia akan bertemu dengan Presiden Donald Trump pada Selasa untuk membahas gencatan senjata di Gaza serta ketegangan regional yang lebih luas.