Tekan Harga, Pupuk Subsidi Harusnya Langsung Disalurkan ke Desa

Jakarta: Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Hal itu harus dilakukan untuk menekan harga jual pupuk subsidi.

Mekeng menyebut penyebab mahalnya pupuk karena tidak langsung disalurkan ke desa. Sebab, penyaluran dilakukan melalui kabupaten.

“Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” kata Mekeng melalui keterangan tertulis, Senin, 3 Maret 2025.

Anggota Komisi XI DPR itu merespons keluhan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan kelompok tani (Poktan) yang mengaku belum siap dengan terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi. Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.

Mekeng memahami ketidaksiapan gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu dikarenakan keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.
 

Baca juga:  Sejak Awal 2025, Sudah Ada 600 Ribu Petani yang Tebus Pupuk Bersubsidi

Guna mengatasi kendala tersebut, Mekeng mengusulkan agar distribusi pupuk subsidi ke desa dilakukan bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kerja sama tersebut bisa dilakukan dengan melibatkan pengusaha lokal.

“BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” ungkap dia.

Politikus Partai Golkar itu menilai BRI memiliki jaringan luas hingga pelosok desa. Dengan jaringan tersebut, BRI bisa membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.

Ia menilai BRI berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk. Saat mereka mengajukan pinjaman, BRI juga dipasitkan melakukan pengecekan kelayakan peminjam karena bisa survei sampai desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.

Di sisi lain, upaya menggandeng BRI sejalan dengan amanat Perpres No 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Tujuan kehadiran Perpres ini adalah memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.

“Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat, jika ada yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,” jelas Mekeng.

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR itu juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Jika persoalan mafia tidak diberantas, niat baik dalam Perpres yang ada tidak akan berjalan lancar.

“Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” ujar dia.