Terbesar Sejak 2023, Ratusan Warga Thailand Tuntut PM Paetongtarn Mundur

Bangkok: Ratusan demonstran memadati kawasan Monumen Kemenangan, Bangkok, pada Sabtu, 28 Juni 2025, menuntut Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra untuk mundur dari jabatannya. Aksi ini muncul di tengah meningkatnya kemarahan publik terhadap sengketa perbatasan yang memanas dengan Kamboja, serta ketidakstabilan politik dalam negeri.

Melansir dari Gulf Today, unjuk rasa ini menjadi yang terbesar sejak partai Pheu Thai, yang dipimpin Paetongtarn, naik ke tampuk kekuasaan pada 2023. Tekanan terhadap perdana menteri berusia 38 tahun itu semakin besar, menjelang kemungkinan digelarnya mosi tidak percaya dalam waktu dekat.

Kelompok pengunjuk rasa yang tergabung dalam United Force of the Land—koalisi aktivis nasionalis yang dikenal vokal terhadap pemerintahan yang didukung keluarga Shinawatra—mengibarkan bendera dan menyuarakan tuntutan pengunduran diri.

Walau aksi sebelumnya tidak langsung menjatuhkan pemerintahan, tekanan publik serupa pada masa lalu telah berujung pada intervensi pengadilan dan kudeta militer, seperti yang terjadi pada 2006 dan 2014. Ketidakpastian politik saat ini juga dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi Thailand yang masih rapuh.

Paetongtarn menyatakan tidak khawatir atas protes tersebut. "Itu adalah hak masyarakat, dan saya tidak akan membalas," katanya, seraya menginstruksikan agar aparat menjaga situasi tetap kondusif.

Koalisi pemerintahan saat ini kian rapuh setelah mundurnya Partai Bhumjaithai pekan lalu. Partai tersebut menyatakan kehilangan kepercayaan akibat dugaan kompromi terhadap kedaulatan nasional Thailand.

Pemicunya adalah bocoran rekaman percakapan antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Dalam pembicaraan itu, Paetongtarn tampak berusaha meredakan ketegangan dengan Hun Sen, bahkan mengkritik seorang jenderal militer Thailand—tindakan yang dianggap melewati batas di negeri yang militerinya memiliki pengaruh besar.

Perdana Menteri Paetongtarn telah meminta maaf, tetapi kini menghadapi pemeriksaan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dan lembaga anti-korupsi nasional. Hasil penyelidikan dapat membuka jalan bagi pemakzulannya.

Sementara itu, Hun Sen—yang sebelumnya dikenal dekat dengan keluarga Shinawatra—melancarkan serangan terbuka dalam pidato panjang di televisi pada Jumat. Ia menyerukan pergantian pemerintahan di Thailand, sebuah langkah yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.

Kementerian Luar Negeri Thailand menilai pidato Hun Sen sebagai sesuatu yang "luar biasa", namun menegaskan bahwa Bangkok tetap mengedepankan jalur diplomasi untuk meredakan ketegangan yang semakin meningkat.

Baca juga:  Ketegangan Memuncak, Thailand Tutup Akses Wisatawan ke Kamboja