Pemkab Malang Didorong Segera Gelar Bimtek Koperasi Merah Putih

Malang: DPRD Kabupaten Malang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk segera menyusun mekanisme pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dorongan ini agar Koperasi Merah Putih dapat beroperasi optimal dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

"Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Malang agar mempersiapkan bimtek perkoperasian bagi pengurus kopdeskel, ini penting karena fundamental," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarok, Selasa, 24 Juni 2025.

Menurut Alayk, bimtek akan memastikan tujuh sub usaha dalam Koperasi Merah Putih berjalan seirama dan sesuai dengan filosofi koperasi, yaitu gotong royong dan kesejahteraan bersama. Ia juga menekankan bahwa unit usaha harus dijalankan sesuai prinsip koperasi, yang berbeda dengan bisnis personal, sehingga setiap keputusan harus diambil secara bersama. Pemahaman sistem perkoperasian yang kuat juga dianggap krusial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. 

"Sehingga jangan sampai ketika sudah tengah jalan ada protes dari masyarakat soal anggapan bahwa ini dimonopoli," tegas Alayk.

Baca:  94,7 Persen Koperasi Merah Putih di Jatim Sudah Disahkan

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, Tito Febrianto, menjelaskan bahwa bimtek akan menyasar baik pengurus maupun pengawas Koperasi Merah Putih. "Keduanya, baik pengurus maupun pengawas akan diikutkan bimtek perkoperasian supaya mereka bisa sama-sama memahami tugas dan fungsi masing-masing," ujar Tito.

Kabupaten Malang memiliki 390 Koperasi Merah Putih yang tersebar di 12 kelurahan dan 378 desa di 33 wilayah kecamatan. Total ada 3.120 pengurus dan pengawas, dengan setiap Koperasi Merah Putih terdiri dari lima pengurus dan tiga pengawas.

Meski demikian, Pemkab Malang belum bisa memastikan tanggal pasti pelaksanaan bimtek. Hal ini karena masih menunggu pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

"Untuk pelatihan (bimtek) sudah dianggarkan di dalam PAK, kalau sudah disahkan nanti akan kami sampaikan jumlahnya," pungkas Tito.