BPK Diminta Audit Pengadaan Private Jet hingga Mobil Dinas KPU

Jakarta: Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Themis Indonesia, Transparency International Indonesia (TII), dan Trend Asia mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Hal ini sudah dilaporkan ke BPK.

"BPK masih melakukan audit administratif, kami minta kawan-kawan BPK itu untuk mendalaminya semua pengadaan barang dan jasa lewat pendekatan audit investigatif," kata peneliti TII Agus Sarwono di Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.
 

Baca juga: Masyarakat Sipil Sebut Aduan Private Jet KPU Ditolak DKPP

Agus mengatakan komisioner KPU RI periode saat ini cenderung melakukan pemborosan atas anggaran yang digelontorkan lewat APBN. Selain mobil dinas yang antara lain terdiri dari Toyota Alphard dan Hyundai Palisade, KPU RI melakukan pengadaan untuk sewa apartemen, sedangkan setiap komisioner sudah mendapatkan rumah dinas.

"Kami punya kecurigaan karena ada anggaran, ya, sudah dilakukan saja. Pertanyaan jadi begini, kok, boros banget di KPU. Perlu dicek nih bagaimana mekanisme perencanaan dalam sisi pengadaan," jelas Agus.

Agus menjelaskan temuan soal penyewaan mobil dinas dan apartemen bukan hal baru. Hal tersebut sudah pernah disinggung legislator saat rapat dengar pendapat antara KPU dan Komisi II DPR.

"Sayangnya teman-teman di Komisi II sebatas rapat dengar pendapat. Tidak sampai melakukan pembatalan rencana," ujar dia.