Pemkot Bandung Targetkan 435.416 KK Terdata Digitalisasi Perlinsos

Bandung: Pemerintah Kota Bandung menargetkan sebanyak 435.416 kepala keluarga (KK) atau 50 persen dari total 870.832 KK masuk dalam pendataan program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026.

Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial sekaligus mendukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan, digitalisasi Perlinsos bersama penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik di Kota Bandung.

Menurut dia, sasaran program Perlinsos tidak dibatasi berdasarkan desil kesejahteraan. Dengan pendekatan tersebut, pendataan diharapkan dapat mencakup masyarakat secara lebih luas.

"Digitalisasi Perlinsos dan implementasi IKD merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat," ujar Iskandar di Bandung Command Center (BCC), Selasa, 29 September 2026.

Iskandar menekankan pelaksanaan program tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
 

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga unsur kewilayahan diminta terlibat secara bersama-sama mengingat pelaksanaan program berlangsung dalam waktu yang terbatas, yakni September hingga Desember 2026.

Para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah ditugaskan sebagai koordinator wilayah untuk memastikan komunikasi dan koordinasi lintas OPD serta unsur kewilayahan berjalan efektif.

Sementara itu, Dinsos dan Disdukcapil berperan memberikan dukungan teknis, pendampingan, serta menangani berbagai kendala yang ditemukan selama proses pendataan berlangsung.

(Ilustrasi. Foto: dok MI)

Di tingkat kewilayahan, camat dan lurah menjadi koordinator lapangan. Keduanya diminta mengoptimalkan keterlibatan RT, RW, kader, relawan, sumber kesejahteraan sosial, serta berbagai unsur masyarakat dalam mendukung proses pendataan. Agen menjadi pelaksana utama pendataan di lapangan dengan rasio sekitar satu agen untuk 170 KK.

"Target 435.416 KK merupakan target bersama Pemerintah Kota Bandung, bukan target satu perangkat daerah. Jangan ada sekat antara OPD, kecamatan, kelurahan maupun agen," tegas Iskandar.

Untuk mengejar target tersebut, Iskandar meminta seluruh unsur terkait memperkuat mobilisasi agen dan melakukan pemantauan capaian secara berkala. Setiap hambatan di lapangan juga diminta segera ditangani agar proses pendataan berjalan sesuai target.

"Mari kita manfaatkan waktu sampai Desember ini dengan sebaik-baiknya. Perkuat koordinasi, perbanyak mobilisasi agen, pantau capaian, dan segera selesaikan setiap kendala yang muncul di lapangan," ungkap Iskandar.