Eisenkot Mulai Pembentukan Pemerintah Israel, Buka Koalisi dengan Netanyahu

Tel Aviv: Mantan kepala militer Israel, Gadi Eisenkot memulai misinya untuk membentuk apa yang ia sebut sebagai 'pemerintahan darurat nasional'.

Ia menjajaki kemungkinan kerja sama dengan sekutu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah menerima mandat resmi dari Presiden Isaac Herzog.

Berbicara di kediaman Presiden di Yerusalem, pemimpin partai Yashar ini menyerukan pergantian kepemimpinan setelah bertahun-tahun dilanda perpecahan dan konflik politik. Ia menyatakan bahwa Israel membutuhkan 'kepemimpinan baru layaknya udara untuk bernapas' di tengah situasi yang ia gambarkan sebagai "salah satu momen paling rentan yang pernah dialami demokrasi Israel."

"Ini adalah suara publik, ini adalah keputusan mereka; kita harus melakukan segalanya untuk menghormati dan mewujudkannya setelah tahun-tahun sulit yang telah kita lalui," ujar Eisenkot, seperti dikutip dari Anadolu, Senin 9 November 2026.

"Saya bermaksud untuk segera mengirimkan permohonan resmi kepada seluruh fraksi di Knesset dan mengajak semua anggotanya -,baik secara kepartaian maupun individu,- untuk menjadi mitra dalam membentuk dan memulihkan pemerintahan," tambah Eisenkot.

Eisenkot telah mengantongi dukungan dari fraksi-fraksi yang mewakili 67 anggota parlemen menyusul pemilihan umum 27 Oktober yang tidak menghasilkan pemenang mutlak. Namun, dukungan tersebut belum menjamin perolehan 61 kursi yang diperlukan untuk menguasai mayoritas di parlemen Israel yang beranggotakan 120 orang.

Ia telah menetapkan empat syarat bagi partai-partai yang ingin bergabung dengan koalisi yang diusulkannya.

"Pertama, pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis. Kedua, penerimaan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Kemerdekaan. Ketiga, kewajiban pengabdian bagi semua warga, guna memperkuat IDF (Pasukan Pertahanan Israel) dan menambah jumlah personelnya. Keempat, pengakuan terhadap Hamas sebagai organisasi teroris, serta komitmen untuk menghancurkan kekuatan militer dan kekuasaan pemerintahan mereka," jelas Eisenkot.

Tuntutan-tuntutan tersebut berpotensi menjadi batu sandungan besar dalam negosiasi koalisi, terutama dengan partai-partai ultra-Ortodoks yang menginginkan pengecualian dari wajib militer, serta partai-partai yang dipimpin oleh kelompok Arab—yang dukungannya mungkin krusial bagi pembentukan pemerintahan.

Eisenkot juga dapat menjajaki kesepakatan pembagian kekuasaan dengan partai Likud pimpinan Netanyahu, meskipun perbedaan politik yang mendalam masih tetap ada di antara kedua kubu tersebut. Ketidakpastian politik ini muncul di tengah meningkatnya tekanan diplomatik terhadap Israel terkait kehancuran di Gaza serta perang dengan Iran.

Di Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, Partai Demokrat berhasil menguasai kedua majelis Kongres dalam pemilihan paruh waktu hari Selasa. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Presiden Donald Trump, seiring dengan kekecewaan para pemilih terhadap perang dengan Iran serta tekanan ekonomi di dalam negeri.

"Kita sedang berada di tengah krisis diplomatik yang sangat parah; bahkan sahabat-sahabat terbaik dan sekutu strategis kita menyatakan bahwa hubungan mereka dengan kita perlu ditinjau kembali," ujar Eisenkot.

Kini, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi pemerintahan, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari. Jika berhasil, ia akan menggantikan Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel.