Kadin Dorong Bisnis Kehutanan Regeneratif untuk Perkuat Bioekonomi Indonesia

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pengembangan bisnis kehutanan regeneratif untuk memperkuat transformasi bioekonomi nasional. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan perubahan iklim, menjaga keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH), Kadin berupaya memperkuat kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan mitra internasional. Kolaborasi ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui inovasi, investasi, dan perluasan pasar.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pengembangan bioekonomi berbasis hutan dapat mendorong peningkatan nilai ekonomi sumber daya alam. Inisiatif tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kekayaan hayati Indonesia perlu dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan hutan secara regeneratif dan lestari bekerja sama dengan masyarakat lokal. Untuk itu Dunia usaha perlu memperkuat kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk mewujudkannya,” kata Shinta dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 November 2026.
 

Pernyataan tersebut disampaikan Shinta dalam sambutan penutup dialog bertajuk “Forest-Based Bioeconomy for Climate, Nature and Communities: Advancing Indonesia’s Nature-Based Economy through Multi-Use Forest Landscapes”. Kegiatan yang diselenggarakan Kadin RFBH itu berlangsung di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, Kamis, 12 November 2026.

Shinta menilai penguatan bisnis kehutanan regeneratif perlu ditopang oleh inovasi industri, pengembangan pasar, dan kemudahan akses investasi. Keterhubungan berbagai aspek tersebut diperlukan agar pemanfaatan sumber daya hayati dapat mendorong pertumbuhan usaha tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem dan sumber penghidupan masyarakat.

Dari unsur pemerintah, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, menekankan pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai berperan dalam mendukung pencapaian target kontribusi iklim nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, serta pengembangan bioekonomi berbasis hutan.

“Kebijakan multiusaha kehutanan bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil hutan sekaligus tindakan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan bersama masyarakat melalui skema Perhutanan sosial termasuk hutan adat yang dibangun menjadi rantai nilai agar manfaat ekonomi diterima parapihak secara lebih luas dan berkeadilan,” ujar Laksmi.


Konferensi iklim PBB, COP31, dibuka pada Senin 9 November 2026 di kota Antalya, Turki. Foto: Anadolu

Menurut Laksmi, pengembangan produk hasil hutan yang bebas deforestasi dan dapat ditelusuri asal-usulnya perlu didukung kemitraan usaha serta pembiayaan. Pengelolaan lanskap secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Usaha dan Tata Kelola Berkelanjutan Kadin Indonesia, Elim Sritaba, memaparkan strategi Kadin RFBH dalam meningkatkan nilai tambah bisnis kehutanan berbasis lanskap. Pendekatan tersebut mengedepankan produktivitas, inklusivitas, dan prinsip regeneratif.

Pada periode 2027–2029, Kadin RFBH merencanakan perluasan penerapan multiusaha kehutanan (MUK) dengan sasaran sedikitnya 10 unit perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dan perhutanan sosial. Rencana tersebut merupakan kelanjutan dari penguatan fondasi pada 2022-2025 serta pelaksanaan proyek percontohan pada 2025–2027.

“Kami siap bermitra untuk memperluas iplememtasi kehutanan regeneratif, mendorong inklusi sosial, serta mencapai target iklim dan keanekaragaman hayati global,” jelas Elim.

Kadin juga memproyeksikan pengembangan MUK di area hutan nonproduktif melalui penerapan agroforestri pada lahan seluas 1,8 juta hektare. Sebanyak 10 proyek percontohan MUK pada tahap awal ditargetkan terealisasi dalam periode 2025-2029 sebelum penerapan secara penuh.

Dari pengembangan tersebut, Kadin memproyeksikan potensi pendapatan kotor mencapai Rp814 triliun per siklus produksi serta penciptaan sekitar 1,4 juta lapangan kerja.

Elim menyoroti sejumlah kebutuhan untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, antara lain pembiayaan jangka panjang, kepastian pembeli, dukungan kebijakan, dan kemitraan dengan masyarakat yang menerapkan pembagian manfaat secara inklusif.

Saat ini, lokasi percontohan yang tengah dikembangkan mencakup lanskap Bentala di Kalimantan Timur dan Kubu Raya di Kalimantan Barat. Kadin RFBH juga merencanakan perluasan program ke sejumlah lanskap lain di Sumatera dan Kalimantan.

Dari sektor swasta, Deputy CEO ParagonCorp, Sari Chairunnisa, menekankan peran dunia usaha dalam membangun pasar bagi produk bioekonomi berbasis hutan. Menurutnya, rantai nilai industri perlu dikembangkan dengan memperhatikan kelestarian alam, sementara riset dan inovasi bahan baku dapat menghubungkan potensi keanekaragaman hayati Indonesia dengan kebutuhan industri.

“Keberlanjutan menjadi landasan keputusan dan prioritas inovasi kami, serta membentuk cara kami menciptakan nilai jangka panjang,” jelas Sari.

Sari mencontohkan pemanfaatan nilam dari Sulawesi yang tengah dieksplorasi untuk produk perawatan kulit. Selain itu, tengkawang dari Kalimantan dikembangkan sebagai alternatif bahan lokal pengganti shea butter. ParagonCorp juga melakukan riset mikroalga di Jawa Barat bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dalam pengembangan komoditas nilam, rantai nilai yang dibangun mencakup budi daya regeneratif, bioprospeksi dan riset, ekstraksi bahan baku terstandardisasi, hingga formulasi produk. Sari juga menekankan perlunya menjaga mutu, keamanan, dan tanggung jawab pada setiap tahapan produksi, sekaligus membuka akses pasar yang lebih adil bagi masyarakat.

Pembahasan tersebut turut mencakup keterkaitan antara upaya dekarbonisasi perusahaan dan transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon, termasuk melalui Kadin Net Zero Hub. Pengembangan rantai nilai berbasis sumber daya hayati diharapkan berjalan beriringan dengan upaya pengurangan emisi sektor industri untuk mendukung komitmen iklim nasional.

Kepala Unit Kehutanan Internasional pada Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris, Maggie Charnley, menyoroti kontribusi kemitraan internasional dan pembiayaan pembangunan dalam memperluas pengembangan bioekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Pembiayaan pembangunan dapat membantu menyiapkan model usaha yang layak dan membuka akses investasi bagi pengelolaan hutan berkelanjutan. Kemitraan perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi berjalan bersama perlindungan keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat lokal serta masyarakat adat,” kata Maggie.

Ia menilai kerja sama dan pertukaran pengalaman antarnegara dapat mendukung penyusunan model bisnis, pengembangan skema pembiayaan inovatif, serta pembentukan kemitraan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap lanskap.

Koordinator Kadin RFBH, Rukmantara, menjelaskan pengembangan proyek percontohan MUK berbasis lanskap diselaraskan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Target tersebut mencakup pembangunan 10 proyek percontohan dengan nilai investasi minimal Rp1,2 triliun.

“Dalam 3 tahun kedepan Kadin RFBH akan lebih fokus pada pengembangan MUK di kawasan hutan non produktif dengan aplikasi agroforestry berpartner dengan masyarakat membangun ekosistem bisnis di landscap,” kata Rukmantara.

Selain pengembangan MUK, Kadin RFBH juga menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong inovasi dan menjajaki pemanfaatan kredit keanekaragaman hayati atau biodiversity credit. Skema tersebut dipertimbangkan sebagai salah satu mekanisme pasar untuk mendukung MUK, selain perdagangan karbon yang telah berjalan.

Rangkaian dialog tersebut menyoroti perlunya keterhubungan antara pengelolaan hutan berkelanjutan, kebutuhan industri, pembiayaan jangka panjang, dan akses pasar. Melalui Kadin RFBH, pengembangan bisnis kehutanan regeneratif diarahkan untuk mendukung target iklim nasional, membuka kesempatan kerja, serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat.