Bareskrim Polri Temukan Bukti Awal Tindakan Makar di Kasus Penyadapan

Jakarta: Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan perkembangan penyidikan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri menemukan bukti awal dugaan tindak pidana makar.

"Hasilnya adalah kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait tindak pidana makar," kata Asep usai Rapat Kerja Khusus dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Asep mengatakan laporan dugaan makar sudah dibuat. Laporan ditujukan terhadap empat tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS.

"Jadi kami kemarin sudah menerbitkan satu laporan polisi khusus tindak pidana makar terhadap terduga pelaku, yaitu empat orang yang sudah kita tangani. Dan kemungkinan masih bisa berkembang," jelas Asep.


Suasana Rapat Kerja Khusus DPR RI dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Dokumentasi/ Metro TV.

Sebelumnya Polri baru menerapkan empat pasal dalam kasus penyadapan ilegal. Yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE terkait penghilangan data elektronik.

Kemudian Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal. Selanjutnya, Pasal 20 huruf c dan atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penggerakan orang lain melakukan tindak pidana.