Said Abdullah Beberkan Tiga Langkah Pulihkan Kepercayaan Pasar

Jakarta: Indonesia saat ini menghadapi tekanan serius terhadap kurs dan suku bunga (yield) Surat Berharga Negara (SBN). Sementara di lantai bursa, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan grafiknya kian merosot.

"Kita tidak perlu menuding keluar, mengapa The Fed memilih kebijakan hawkish, dan Teluk terus bergejolak, karena itu di luar kendali kita. Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana, dan eksekusi yang baik, adalah bagaimana mengatasi dolar, dan yield SBN yang mahal serta IHSG yang merosot," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah tentang Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027, Selasa, 9 Juni 2026.

Said mengatakan, ihwal pertama yang perlu dilakukan yakni membuka diri terhadap kritik dan masukan, karena itu sebagai cermin bagi Indonesia.

"Kami merangkum sejumlah masukan lembaga rating, dan akademisi. Pemerintah perlu memulihkan kepercayaan pelaku usaha," ujar dia.

Oleh karena itu, ada tiga langkah yang perlu dilakukan dalam menyikapi hal tersebut.
 

1. Pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan

Menurut Said, ketidakpastian kebijakan menjadi risiko besar bagi pelaku usaha. Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur, dan lebih membangun dialog multi stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan.


Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: dok DPR.
   

2. Pemerintah perlu mengelola kebijakan fiskal yang sehat

"Kami mengapresiasi proposal pemerintah yang mengajukan defisit RAPBN 2027 sebesar 1,8-2,4 persen Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan market. Apalagi bila pada tahun ini realisasi defisit bisa lebih rendah, setidaknya 2,58 persen dari target APBN 2026 sebesar 2,68 persen, dan realisasi 2025, yang mencapai 2,81 persen. Ini menunjukkan tren positif," ungkap Said.

Selain itu, lanjut dia, pelaku pasar juga mengharapkan reformasi tata kelola berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

"Setidaknya, memperbaiki kapasitas pelaksana, menghindarkan konflik kepentingan, membangun ekosistem rantai pasok, serta lebih fokus pada target sasaran dan daerah prioritas," tegas Said.
 

3. Bersama mendorong OJK terus memperbaiki tata kelola bursa

Serta memperbaiki aspek transparasi kepemilikan saham, menambah porsi free float di atas 15 persen, serta terus mengevaluasi dan memperbaiki self-regulatory organization (SRO) di pasar modal Indonesia.