Banggar DPR Soroti Tantangan Ekonomi 2027, Dorong Reformasi Subsidi Energi dan Percepatan Industrialisasi

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah, menyoroti berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia menjelang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Hal itu disampaikan Said Abdullah dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, pada Selasa, 9 Juni 2026.

Pada kesempatan tersebut, Banggar DPR mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan pengantar KEM PPKF 2027 dalam rapat paripurna DPR. Menurut Said Abdullah, langkah tersebut menjadi tradisi baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Pemerintah mengusulkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2027, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, inflasi 1,5 hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, serta yield Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 6,5 hingga 7,3 persen. Selain itu, pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 602-615 ribu barel per hari dan lifting gas 934-977 ribu barel setara minyak.
 

Menurut Said Abdullah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan syarat penting agar Indonesia dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi (high income country). Untuk itu, seluruh instrumen ekonomi nasional, termasuk Bank Indonesia dan Badan Pengelola Investasi Danantara, perlu berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif. Kebijakan fiskal harus mampu mengorkestrasi target pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial secara simultan dan akseleratif," ujarnya.

Said juga menyoroti tekanan yang saat ini dihadapi perekonomian nasional, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan yield SBN, hingga penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

"Pemerintah perlu lebih fokus memperkuat faktor-faktor domestik daripada menyalahkan kondisi eksternal seperti kebijakan suku bunga tinggi Amerika Serikat maupun ketidakpastian geopolitik global," ucapnya.

Untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan pasar, Banggar DPR mendorong pemerintah menjaga konsistensi kebijakan, mengelola fiskal secara sehat, serta memperbaiki tata kelola berbagai program prioritas nasional.

Lebih lanjut, Said mengapresiasi usulan pemerintah yang menargetkan defisit RAPBN 2027 pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, target tersebut dapat memberikan sinyal positif kepada pasar apabila diikuti dengan pengelolaan fiskal yang disiplin.

Di sektor pasar modal, DPR juga mendorong peningkatan transparansi kepemilikan saham, penambahan porsi free float di atas 15 persen, serta perbaikan tata kelola lembaga self-regulatory organization (SRO) guna meningkatkan daya tarik pasar keuangan nasional.

Terkait pembiayaan negara, Said mengingatkan bahwa pemerintah masih akan menghadapi beban pembayaran bunga dan pokok utang yang besar pada 2027. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan utang juga tetap tinggi.

"Jika yield SBN harus meningkat untuk menarik investor, maka dana yang diperoleh harus dipastikan digunakan untuk belanja yang produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dalam dokumen KEM PPKF 2027, pemerintah menetapkan delapan Program Prioritas Nasional, yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Banggar DPR mengingatkan bahwa ancaman perubahan iklim, termasuk potensi fenomena El Nino ekstrem, dapat mengganggu target kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional. Oleh karena itu, pemerintah diminta menyiapkan langkah mitigasi sejak dini.

Selain itu, dinamika geopolitik global yang dipicu konflik berkepanjangan seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di kawasan Timur Tengah dinilai menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi secara berkelanjutan.
 
Dalam sektor energi, Said menilai terdapat dua agenda mendesak yang harus segera dibenahi pemerintah. Pertama, menyelaraskan struktur produksi dan konsumsi energi nasional agar tidak bergantung pada impor bahan bakar minyak di tengah besarnya ekspor sumber daya energi domestik. 

Kedua, mempercepat reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin. "Subsidi energi harus berfungsi sebagai shock absorber bagi rumah tangga miskin. Karena itu, reformasi subsidi perlu segera dituntaskan agar anggaran yang besar benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Banggar DPR juga menyoroti tantangan bonus demografi yang diperkirakan berakhir pada 2041. Saat ini, sekitar 52 persen dari 147,9 juta penduduk bekerja masih berpendidikan SD dan SMP.

Menurut Said, pemerintah perlu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan terjangkau. Langkah tersebut penting agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand dalam persaingan industri dan ekonomi masa depan.

Di sektor hilirisasi dan industrialisasi, DPR menilai Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar. Kontribusi sektor industri terhadap PDB saat ini baru sekitar 19 persen, jauh dari standar negara industri yang umumnya mencapai 30 persen.

Oleh karena itu, pemerintah diminta menentukan prioritas sektor industri yang memiliki daya saing tinggi, mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas basis ekonomi nasional, serta menjawab kebutuhan industri masa depan.

"Industrialisasi membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur yang terintegrasi, ekosistem manufaktur yang kuat, serta regulasi dan birokrasi yang efisien. Jalan menuju negara industri memang tidak mudah, tetapi harus ditempuh secara konsisten," kata Said.

Banggar DPR berharap pembahasan KEM PPKF 2027 dalam beberapa waktu ke depan dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.