KEM PPKF 2027 Dibahas DPR, Ini Catatan Said Abdullah soal Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mencermati satu per satu usulan Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2027, (KEM PPKF 2027) yang diajukan pemerintah.

"Kami mengapresiasi, ketika Presiden Prabowo membuat tradisi baru kenegaraan, dengan berpidato langsung di Paripurna DPR untuk menyampaikan Pengantar KEM PPKF 2027," ujar Said, saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah tentang Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027, Selasa, 9 Juni 2026.

Said mengatakan, Pemerintah mengusulkan asumsi ekonomi makro 2027 dengan rincian:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen.
2. Inflasi 1,5-3,5 persen.
3. Kurs Rp16.800-Rp17.500 per USD.
4. Yield SBN 6,5-7,3 persen.
5. ICP USD70-USD95 per barel.
6. Lifting minyak 602 ribu-615 ribu barel per hari.
7. Lifting gas 934 ribu-977 ribu barel setara minyak.

"Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan sangat penting sebagai strategi nasional untuk menuju high income country. Kita telah minta Bank Indonesia (BI) untuk ikut dalam urusan menopang pertumbuhan ekonomi," ungkap Said.

Hal ini sangat sepadan dengan Danantara yang memiliki aset belasan ribu triliun untuk ikut memikul tugas mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tanggung jawab Danantara itu harus bisa dikuantisir melalui perhitungan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Dalam hal menjalankan strategi pertumbuhan ekonomi haruslah sangat inklusif. Karena itu, nalar kebijakan fiskal harus merangkum satu orkestrasi kebijakan, antara target pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang sama sama akseleratif," tambah Said.


Ilustrasi. Foto: dok MI/Ramdani.
   

8 kerja Program Prioritas Nasional

Selain itu, Said mengungkapkan KEM PPKF 2027 menawarkan delapan kerja Program Prioritas Nasional, antara lain:

1. Kedaulatan Pangan.
2. Kedaulatan Energi dan Air.
3. Pendidikan.
4. Kesehatan.
5. Hilirisasi dan Industrialisasi.
6. Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana.
7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa.
8. Penurunan Kemiskinan.

"Kedelapan program merupakan tahapan berkelanjutan dari pembangunan jangka menengah dan panjang kita. BMKG memperingatkan, kita harus bersiap menghadapi El Nino Godzila, atau musim kering yang panjang. Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan, dan air. Oleh sebab itu mitigasinya harus sedini mungkin," tegas dia.