Banggar DPR Dorong Sinergi KSSK Stabilkan Kurs Rupiah

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendorong pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan otoritas keuangan terkait untuk segera merapatkan barisan di dalam Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). Langkah cepat ini dinilai krusial, guna merumuskan bauran kebijakan strategis demi menstabilkan nilai tukar rupiah.

“Saya berharap sejak awal ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum KSSK. Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kebijakan fiskal,” tegas Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 4 Juni 2026.
 

Said menilai kurs rupiah saat ini sudah tidak mencerminkan fundamental ekonomi nasional. Dia juga menekankan bahwa pelemahan tersebut membuat posisi nilai tukar rupiah menjadi terlampau rendah secara teknis di pasar keuangan global.

“Persoalannya ini bukan sekadar fundamental ekonomi saja karena dari sisi nilai rupiah sudah undervalued (terlalu rendah). Rupiah itu seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas di Rp17.600 (per dolar Amerika Serikat),” ucap dia.

Bukan cuma menuntut keselarasan instrumen fiskal dan moneter, Said juga meminta pemerintah lekas menata regulasi investasi domestik. Parlemen menilai kepastian regulasi merupakan kunci utama dalam memulihkan kepercayaan para pelaku pasar modal dan menahan laju hengkangnya modal asing.

“Yang menjadi sorotan daripada investor, mitigasinya itu sebenarnya bagaimana pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian hukum,” tambah Said.


Ilustrasi. Foto: Dok. Metrotvnews.com.

Mengutip data Bloomberg, Kamis, 4 Juni 2026, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp18.049 per USD. Kejatuhan ini memicu alarm di sektor keuangan lantaran menjadi salah satu posisi terlemah dan membawa nilai tukar masuk ke area psikologis baru di atas Rp18.000.

Merespons tekanan moneter tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk memperkuat komunikasi antarlembaga di bawah payung KSSK. Kemenkeu menegaskan tetap memprioritaskan independensi bank sentral dalam melakukan operasi intervensi pasar.

“Itu kan yurisdiksi bank sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Kami lakukan rapat berkala secara normal saja, tapi kalau kami melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kami akan lakukan,” kata Purbaya, Rabu, 3 Juni 2026.