Dukung Pembinaan Koperasi Merah Putih, Ditjen Bina Adwil Perkuat Data Kewilayahan

Jakarta: Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pemenuhan Data Pembinaan Lingkup Toponimi dan Batas Daerah, Pulau, dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP). Kegiatan itu dilakukan untuk mengoptimalkan ketersediaan data kewilayahan yang akurat sebagai pilar utama dalam mendukung implementasi program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyampaikan, data kewilayahan yang akurat ialah prasyarat mutlak bagi keberhasilan setiap program pembangunan. Termasuk Koperasi Merah Putih.

?"Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada identitas wilayah yang jelas dan terverifikasi. Data toponimi, batas daerah, pulau, dan kode WAP yang kita fasilitasi dalam rakor ini akan menjadi basis informasi yang solid bagi perencanaan, penargetan, dan evaluasi program tersebut di tingkat kecamatan," ujar Safrizal melalui keterangan tertulis, Senin, 1 Desember 2025.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital, Bappenas, Dittopad TNI AD serta Pemerintah Daerah di 38 Provinsi seluruh Indonesia. 

Fokus utama dari pembahasan ini adalah sinkronisasi dan validasi data terkini mengenai nama rupa bumi (toponimi). Yakni, berkaitan dengan pembaruan dan penetapan nama-nama rupabumi untuk memastikan keseragaman data.

Baca juga: Kemendagri Sosialisasikan Praktik Baik Penegasan Batas Desa di Kalsel dan Bekasi

Selanjutnya, batas daerah yang berkaitan dengan penguatan data dan peta batas administrasi antarwilayah. Kemudian pendataan dan penamaan pulau, khususnya pulau-pulau kecil terluar.

?Selanjutnya, kode WAP. Yakni berkaitan dengan verifikasi dan pemanfaatan kode WAP sebagai kunci integrasi data kewilayahan dengan sektor lain.

Rakor ini berhasil merumuskan beberapa komitmen penting. Di antaranya, penguatan basis data terkaitn percepatan proses validasi data toponimi dan batas daerah yang belum tuntas di beberapa wilayah.

Kemudian, optimalisasi penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk memvisualisasikan data kewilayahan secara interaktif. Sehingga, dapat mempermudah pemerintah daerah mengakses pembina koperasi.

Ditjen Bina Adwil Kemendagri menggelar Rakor Fasilitasi Pemenuhan Data Pembinaan Lingkup Toponimi dan Batas Daerah, Pulau, dan Kode WAP. Foto: Istimewa.

?Dengan adanya fasilitasi pemenuhan data ini, diharapkan Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat kecamatan.

Sementara itu, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah, menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan program Kementerian Koperasi. Hal itu dinilai sangat diperlukan untuk KMP dapat beroperasi mandiri dan berkelanjutan. 

"Percepatan penegasan batas daerah, kejelasan data toponimi, serta kode dan data wiayah administrasi pemerintahan dapat mendukung kepastian lokasi/wilayah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)," Ujar Raziras.