Dony Oskaria Ungkap Alasan Defisit APBN Awal 2026 Melebar

Jakarta: Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan defisit APBN kuartal I-2026 yang menjadi sorotan publik bukan tanda pemerintah kehilangan kendali. Ia menyebut pelebaran defisit itu sebagai hasil strategi yang direncanakan, yaitu memindahkan kebiasaan belanja negara dari ujung tahun ke awal tahun.

"Defisit kita memang melebar di kuartal satu. Itu disengaja dan by design. Ini juga perlu diluruskan, termasuk kepada pengamat, kepada ekonom, dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Dony dalam siniar Bukan Kaleng-Kaleng, dikutip Minggu, 14 Juni 2026.

Sebagai catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan defisit APBN per akhir Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Angka itu disebut-sebut sebagai defisit triwulan pertama tertinggi dalam sejarah, karena biasanya APBN masih surplus di awal tahun. Sejumlah ekonom menyebutnya lampu kuning bagi kesehatan fiskal.

Dony menjelaskan, selama bertahun-tahun belanja pemerintah menumpuk di penghujung tahun. "Dulu itu bulan November, Desember, dipusatkan belanja. Tetapi kalau dilakukan di akhir, dampak ekonominya sangat pendek dirasakan," jelas dia.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, sengaja membalik pola tersebut. Belanja dioptimalkan sejak awal tahun agar multiplier effect-nya terasa sepanjang tahun. Konsekuensinya, pengeluaran keluar lebih dulu sementara pendapatan belum masuk penuh, sehingga defisit kuartal pertama otomatis tampak lebar.

Untuk menjelaskannya, ia memakai ilustrasi sederhana. "Misalkan kita punya belanja seribu. Mau dipakai di awal, di tengah, atau di akhir, jumlahnya akan sama, tetap seribu. Kalau di ujung, dampaknya sangat pendek kita rasakan. Kalau dioptimalkan di awal, dampaknya akan lebih panjang. Tapi total belanjanya sama," ungkap dia..

Ia menambahkan, tren penerimaan sudah mulai menyusul. "Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak kita yang cukup signifikan," tambah Dony.
 

Baca juga: Defisit Rp180,4 Triliun hingga Mei 2026, Purbaya: APBN Kita Aman

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Pemerintah tegas menjaga kualitas belanja produktif

Dony juga menjawab kekhawatiran pemerintah akan terus menggenjot belanja hingga utang membengkak dan Indonesia "makin tekor". Menurut dia, kekhawatiran itu mengabaikan fakta paling dasar dari rezim fiskal Indonesia.

"Belanja kita itu ada limitnya. APBN kita ada batasnya, dan itu diputuskan atas persetujuan DPR. Jadi tidak bisa tiba-tiba pemerintah belanja suka-sukanya. Apalagi rezim fiskal kita mengenal batas, tidak boleh lebih dari tiga persen. Jadi impossible," tegas dia.

Yang dijaga pemerintah, lanjut Dony, adalah kualitas belanjanya harus produktif dan memberi nilai tambah. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur, irigasi, hingga program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilainya memberi nilai tambah ganda, baik bagi kualitas sumber daya manusia maupun ekonomi pedesaan.

Bagian paling berani dari penjelasan Dony justru datang ketika ia membalik kritik soal pertumbuhan ekonomi 5,61 persen kuartal I yang disebut hanya ditopang belanja negara. Menurut dia, ada "miskonsepsi dan mispersepsi yang disengaja" dalam membaca data itu.

Ia menguraikan empat komponen pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Konsumsi rumah tangga dan ekspor neto, kata dia, bersifat pasif karena hanya tumbuh jika lapangan kerja dan produktivitas lebih dulu tercipta. Pemerintah hanya punya dua tuas aktif: menarik investasi sebanyak mungkin, atau berbelanja membangun infrastruktur penunjang.

"Kalau kita belajar dari semua negara berkembang yang menuju negara maju, semuanya ada dominasi belanja pemerintah, itu pasti. Contohnya Tiongkok, bagaimana dia membangun infrastruktur, membangun tol, itu kan belanja pemerintah," papar dia.

Ia bahkan menilai Indonesia termasuk konservatif dibanding negara lain. "Rezim fiskal kita mengenal batas atas defisit. Di negara lain tidak ada batas atas defisitnya. Kalau negara mau berkembang, dia mengutang lebih banyak, seperti kita berbisnis. Selama utang itu dipakai untuk komponen yang produktif, itu kan bagus. Seharusnya belanja pemerintahnya diperbesar lagi," jelas Dony.