Negosiasi di Oman Dimulai, Kedutaan AS Perintahkan Warganya Tinggalkan Iran

Jakarta: Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran resmi dimulai pada Jumat, 6 Februari 2026, di Muscat, Oman. Pembicaraan berlangsung di tengah ketegangan setelah Presiden AS Donald Trump mengerahkan armada militer ke Teluk Persia, menyusul demonstrasi besar-besaran di Iran pada Januari yang menewaskan ribuan orang.

Pada hari yang sama, Kedutaan Virtual Amerika Serikat di Iran mengeluarkan peringatan serius yang mendesak warga negara AS untuk segera meninggalkan Iran jika memungkinkan.

Melansir Anadolu, Kedutaan meminta warga AS untuk tidak bergantung pada bantuan pemerintah dan segera menyiapkan rencana evakuasi mandiri.

"Langkah-langkah keamanan terus diperketat, termasuk penutupan jalan, gangguan transportasi umum, dan pemblokiran internet. Pemerintah Iran terus membatasi akses ke jaringan seluler, telepon rumah, dan internet nasional. Maskapai juga masih membatasi atau membatalkan penerbangan dari dan ke Iran," tulis Kedutaan.

"Warga negara AS harus bersiap menghadapi pemadaman internet berkepanjangan, merencanakan sarana komunikasi alternatif, dan jika memungkinkan, mempertimbangkan untuk keluar dari Iran lewat jalur darat menuju Armenia atau Turki," lanjutnya.
 

Iran Tolak Bahas Isu Selain Nuklir

Melansir Times of Israel, negosiasi di Oman difokuskan pada program nuklir Iran, namun kedua pihak masih berselisih terkait perluasan agenda. Amerika Serikat mendorong agar pembicaraan juga mencakup isu rudal balistik, dukungan terhadap kelompok bersenjata di kawasan, dan perlakuan Iran terhadap warga sipil.

Iran menolak tegas usulan tersebut dan bersikeras bahwa perundingan hanya membahas isu nuklir.

Amerika Serikat menilai perundingan tidak akan efektif jika hanya membahas nuklir. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa dialog harus mencakup isu rudal, jaringan proksi Iran, dan pelanggaran HAM dalam penanganan demonstrasi Januari lalu.


Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. (X/@StateDept)

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff menjadi tokoh kunci dalam dialog. Araghchi juga dilaporkan bertemu Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi sebelum perundingan dimulai.

Dalam pernyataannya di X, Araghchi menegaskan bahwa Iran datang dengan itikad baik dan komitmen terhadap hak-haknya, sambil mengingat kembali konflik setahun terakhir, termasuk perang Israel–Iran pada Juni 2025.

"Kami berunding dengan itikad baik dan berdiri teguh atas hak kami. Komitmen harus ditepati. Kesetaraan, saling menghormati, dan kepentingan bersama bukan sekadar retorika—melainkan syarat mutlak bagi kesepakatan yang langgeng," ujarnya.

Gedung Putih juga menegaskan bahwa diplomasi bukan satu-satunya jalur yang dipertimbangkan jika perundingan gagal. Juru bicara Karoline Leavitt mengatakan Presiden Donald Trump mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk opsi militer.

"Presiden memiliki banyak pilihan selain diplomasi, sebagai panglima tertinggi dari militer terkuat dalam sejarah dunia," ujarnya.
 

Baca Juga: Perundingan AS–Iran Dimulai di Tengah Kekhawatiran Konflik Militer Langsung

 

Kemungkinan Konflik Pecah Lebih Besar Daripada Kesepakatan

Misil Khorramshahr-4 milik Iran. (via gsn-online.com)

Iran secara tegas menolak pembahasan program rudalnya, yang disebut sebagai bagian dari pertahanan nasional. Pada hari yang sama, media pemerintah mengumumkan bahwa rudal balistik jarak jauh Khorramshahr-4 telah dikerahkan ke kompleks bawah tanah milik Garda Revolusi.

Dengan situasi yang rapuh dan agenda yang belum disepakati, peluang tercapainya kesepakatan dinilai kecil. Edmund Fitton-Brown dari Foundation for Defense of Democracies menyebut kemungkinan konflik bersenjata lebih besar daripada tercapainya terobosan.

"Sulit membayangkan mereka akan memberikan cukup konsesi dalam pembicaraan besok agar AS dapat mengklaim telah mencapai terobosan. Dan di sinilah saya rasa konflik militer lebih mungkin terjadi daripada tidak," ujarnya.