Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Presiden Prabowo: Kesempatan Bersejarah Bagi Indonesia

Jakarta: Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace Charter (BoP). Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, keputusan tersebut merupakan kesempatan bersejarah bagi Indonesia mewujudkan perdamaian di Palestina.

"Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza," ujar Prabowo dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 22 Januari 2026.

BoP merupakan sebuah badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik. BoP merupakan inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict atau peta jalan 20 poin untuk mengakhiri konflik Gaza.

Badan ini dibentuk untuk mengawasi administrasi, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik. Pembentukannya telah mendapatkan legitimasi internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025, yang juga mengatur pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis lewat National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Baca Juga :

Trump Pastikan Dewan Perdamaian Akan Bekerjasama dengan PBB

Dalam mandatnya, BoP memiliki tugas strategis. Mulai dari mengawal pelaksanaan gencatan senjata, menjaga stabilitas keamanan, hingga memastikan proses rekonstruksi dan pemulihan tata kelola sipil berjalan sesuai hukum internasional. 

Keanggotaan BoP terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh Ketua BoP dan diwakili pada level kepala negara atau kepala pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri penandatanganan peluncuran Dewan Perdamaian Gaza. Foto: Setpres/Muchlis Jr.

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam Board of Peace memiliki arti penting untuk memastikan proses transisi Gaza tetap berada dalam koridor solusi dua negara. Pemerintah menilai forum ini menjadi ruang strategis untuk mencegah pengaturan permanen yang berpotensi mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

Melalui keikutsertaan tersebut, Indonesia akan terus menyuarakan sikap prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Kehadiran Indonesia diharapkan mampu menjadi penyeimbang moral dan politik agar rekonstruksi Gaza berlangsung adil dan berkelanjutan.

Penandatanganan BoP tersebut sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam diplomasi internasional yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan di tingkat global.