BRICS Sepakati Penguatan sistem Perdagangan Multilateral hingga Internasionalisasi UMKM

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan negara-negara anggota BRICS telah menyepakati sebagian besar substansi perdagangan dalam pertemuan menteri perdagangan. Namun, para anggota belum mencapai kesepakatan untuk mengeluarkan pernyataan bersama atau joint statement.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam sesi penutupan BRICS Trade Ministers' Meeting (TMM) di Jaipur, India, Jumat, 7 Agustus 2026. Budi menegaskan Indonesia terus mendorong penguatan sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, terbuka, transparan, dan berbasis aturan.

"Indonesia mendukung penuh berbagai inisiatif konkret BRICS yang memperkuat perdagangan, mulai dari memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, membangun nilai pasok yang lebih tangguh, serta mendorong transformasi digital. Hal ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu, 9 Agustus 2026.
 

 

Empat agenda utama BRICS

Pertemuan BRICS TMM membahas empat agenda utama terkait penguatan kerja sama perdagangan antarnegara anggota.

Pertama, negara-negara BRICS membahas penguatan sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai inti. Agenda tersebut menempatkan pembangunan sebagai fokus utama, memastikan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, serta mendorong pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat.

Kedua, pertemuan membahas upaya meningkatkan internasionalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokusnya mencakup peningkatan akses pembiayaan perdagangan, termasuk penerapan prinsip panduan dalam penilaian kredit serta Jaipur Consensus untuk mengkaji mekanisme invoice discounting BRICS.

Ketiga, BRICS membahas Workplan on BRICS Shared Understanding on Global Value Chains. Rencana kerja ini diarahkan untuk memperkuat rantai nilai global agar lebih tangguh, efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan tersebut mencakup digitalisasi dokumen perdagangan, peningkatan konektivitas, penguatan kawasan ekonomi khusus, serta peningkatan kapasitas industri.

Keempat, pertemuan membahas BRICS Principles to Facilitate Digitally Delivered Services Across Borders. Inisiatif ini diarahkan untuk mendorong perdagangan jasa digital lintas batas, memperluas perdagangan intra-BRICS, meningkatkan keterampilan digital, serta memperkuat ekonomi digital di negara-negara berkembang.


(Logo BRICS. Foto: Anadolu)
 

Indonesia dorong perdagangan berbasis aturan

Budi kembali menegaskan posisi Indonesia dalam mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, terbuka, transparan, dan berbasis aturan.

Menurut dia, penguatan kerja sama konkret diperlukan di tengah meningkatnya tantangan dalam perdagangan global. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas perdagangan internasional sekaligus memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang.

"Indonesia menegaskan pentingnya menjaga sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan (rules-based) melalui WTO yang kuat, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global," tutur dia.

"Pada saat yang sama, BRICS perlu terus menghadirkan kerja sama nyata yang memberikan manfaat langsung bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang," tegas Budi menambahkan.