Ekonom Apresiasi Pemerintah Tutup Ratusan BUMN yang Tidak Produktif

Jakarta: Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menutup ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak produktif. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai langkah tersebut penting untuk meningkatkan produktivitas negara.

"Ini kita patut apresiasi karena memang ini merupakan langkah ke depan menuju produktivitas yang lebih tinggi," ujar Riefky, dalam program Zona Bisnis yang tayang di Metro TV, Selasa, 18 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, langkah tersebut akan membuat alokasi sumber daya negara bisa diarahkan ke BUMN-BUMN yang lebih produktif. Menurutnya, pemerintah juga perlu terus mereformasi BUMN agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"BUMN yang belum ditutup pun juga perlu diperhatikan apakah produktif atau tidak," jelasnya.

Riefky menilai, BUMN yang tersisa harus dilihat kemampuannya mendorong produktivitas secara umum. Menurutnya, BUMN juga harus jadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada sektor-sektor swasta.

"Nantinya (BUMN) perlu di-reform lebih lanjut agar kemudian menjadi engine of growth Dan bisa men-trickle down sumber-sumber pertumbuhan ekonomi ke sektor swasta selain BUMN," katanya.

Pelibatan Sektor Swasta

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky. Foto: Tangkapan layar Youtube Metro TV

Riefky juga menilai pelibatan sektor swasta merupakan langkah penting dalam pertumbuhan ekonomi. Terlebih pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2027.

"Jadi kalau kita mau tumbuh lebih tinggi harusnya memang kita menggunakan produktivitas sektor riil atau swasta dan belanja rumah tangga atau investasi instead of hanya dari government spending," tuturnya.

Ia menerangkan, ketika pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh pada tahun 2027, maka sektor swasta, belanja rumah tangga, dan investasi harus ikut tumbuh. Peningkatan pendapatan ketiganya akan terefleksi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Riefky menjelaskan, jika sektor swasta tumbuh, maka pendapatan atau profit juga akan meningkat. Kondisi tersebut secara otomatis meningkatkan PPh.

"Saat profit meningkat harusnya dibarengi dengan peningkatan upah. Nah peningkatan upah ini kemudian akan meningkatkan konsumsi masyarakat, akan meningkatkan belanja rumah tangga," ucapnya.

Saat konsumsi masyarakat dan belanja rumah tangga meningkat, lanjut Riefky, PPN juga akan meningkat. Menurutnya, peningkatan PPN dan PPh harus jadi bagian dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau realisasi PPN dan PPh bisa meningkat maka kemudian kita bisa pastikan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi ini sudah tumbuh secara lebih merata," terangnya. Riefky juga menilai, belum ada gebrakan dari pemerintah untuk mendorong sektor informal masuk ke sektor formal. Menurutnya, banyaknya sektor informal membuat pemerintah akan sulit meningkatkan rasio pajak.

"Nah ini yang perlu pemerintah lakukan adalah bagaimana mendorong agar sektor swasta ini bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan formal," sebutnya.