Redam Risiko Fiskal, Pemerintah Didorong Aktifkan Insentif Kendaraan Listrik

Jakarta: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pemerintah perlu segera mengaktifkan kembali insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) sebagai langkah untuk meredam risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia.

"Tanpa stimulus lanjutan, Indonesia berpotensi kehilangan momentum dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, terutama di segmen kelas menengah. Risiko perlambatan ini cukup nyata, khususnya setelah insentif fiskal berakhir pada 2025 yang menyebabkan harga kendaraan listrik menjadi lebih mahal dan daya beli masyarakat menyempit," jelas Rizal dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 2 April 2026.

Data menunjukkan, sepanjang Januari hingga November 2025, penjualan kendaraan listrik sempat mencapai sekitar 82 ribu unit, atau setara 11 persen sampai 12 persen dari total pasar otomotif nasional, didorong oleh berbagai insentif dari pemerintah.

Namun di saat yang sama, lanjut dia, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mendorong harga minyak dunia (Brent) tetap tinggi, bahkan bertahan di atas USD100 per barel. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.

Rizal menjelaskan, alokasi subsidi energi pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun. Anggaran ini sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak, di mana setiap kenaikan USD1 per barel dapat menambah beban fiskal sebesar Rp6 triliun hinga Rp7 triliun. Artinya, jika harga minyak naik USD10 per barel, tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp60 triliun sampai Rp70 triliun.
 

Baca juga: Presiden Prabowo Dorong Peralihan Besar-besaran ke Kendaraan Listrik

(Ilustrasi BBM. Foto: dok MI/Panca Syurkani)
 

Jadi strategi redam tekanan fiskal

Karena itu, tutur Rizal, Indef memandang insentif kendaraan listrik tetap dibutuhkan, tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga sebagai strategi jangka menengah dalam mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan pada impor BBM.

"Dalam simulasi transisi energi, penggantian satu juta kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik berpotensi menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun. Ini merupakan penghematan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap keseimbangan energi nasional," jelas dia.

Rizal menegaskan, keberlanjutan insentif akan sangat menentukan keberhasilan transisi energi di sektor transportasi, sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.