Sebut AI Bukan Ancaman, PM Australia Siapkan Kerangka Regulasi Baru

Sydney: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meluncurkan kerangka baru bagi pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Australia pada Rabu, 15 Juli 2026, dengan menegaskan bahwa teknologi tersebut akan menjadi elemen penting dalam produktivitas, ketahanan ekonomi, dan kapabilitas strategis nasional negara itu.

Dalam pidatonya di University of Sydney, Albanese memaparkan serangkaian standar baru yang akan mengatur operasional pusat data (data center) yang menopang perkembangan AI di Australia.

Di bawah aturan tersebut, pusat data diwajibkan meminimalkan penggunaan air serta menyediakan atau menjamin pasokan energi mereka sendiri.

Menurut Albanese, pemerintah akan membawa usulan standar tersebut ke pertemuan kabinet bersama para kepala pemerintahan negara bagian dan teritori pada bulan depan guna memperoleh dukungan nasional.

Perlindungan Hak Kreator

Salah satu poin utama dalam kerangka baru tersebut adalah perlindungan terhadap karya kreatif Australia dari penggunaan tanpa izin oleh perusahaan AI.

Albanese menegaskan perusahaan teknologi tidak akan diizinkan menggunakan buku, musik, karya seni, maupun berita asal Australia untuk melatih model AI tanpa persetujuan pemilik hak cipta.

"Tidak ada perusahaan yang boleh menggunakan buku, musik, seni, atau berita Australia untuk membangun atau melatih AI tanpa kendali dari para kreatornya," kata Albanese.

Ia menambahkan para musisi, penulis, dan seniman Australia akan tetap memiliki kendali penuh atas karya mereka, termasuk hak menentukan harga dan nilai dalam setiap kesepakatan lisensi dengan perusahaan AI.

Bentuk Office of AI

Pemerintah Australia juga mengumumkan pembentukan Office of AI yang akan berada di bawah Departemen Perdana Menteri dan Kabinet.

Lembaga baru tersebut akan bertugas mengoordinasikan berbagai kebijakan AI yang selama ini tersebar di sejumlah sektor, termasuk pendidikan, ketenagakerjaan, perubahan iklim, energi, hak cipta, dan pertahanan.

Albanese menilai Australia memiliki waktu yang terbatas untuk membangun apa yang ia sebut sebagai social license bagi AI sebelum investasi besar-besaran di sektor tersebut terlanjur mengakar.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat menunggu hingga perusahaan teknologi membangun pusat data sebelum menetapkan aturan yang jelas.

"Kita memiliki kesempatan untuk menetapkan legitimasi sosial AI sebelum investasi besar menjadi permanen," ujarnya.

Regulasi Menyusul Tahun Depan

Meski demikian, pidato Albanese belum mencakup rincian mengenai legislasi khusus AI, insentif pajak, pendanaan, aturan perlindungan konsumen, maupun hak-hak pekerja yang terdampak oleh otomatisasi.

Pemerintah Australia menyatakan berbagai kebijakan tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Jika disetujui oleh pemerintah negara bagian dan teritori, rancangan undang-undang terkait standar pusat data akan diajukan ke parlemen pada awal tahun depan.

Saat ini, Australia Selatan menjadi satu-satunya negara bagian yang telah memiliki kerangka regulasi khusus untuk pusat data.

Albanese juga menekankan bahwa pemerintah memandang AI bukan sebagai ancaman bagi lapangan kerja, melainkan sebagai alat untuk menciptakan pekerjaan baru.

"Kita tidak boleh memperlakukan AI sebagai ancaman bagi pekerjaan yang baik. Kita harus menggunakannya sebagai instrumen untuk membantu menciptakan pekerjaan tersebut," katanya.

Baca juga:  AI Dinilai Jadi Kunci UMKM Naik Kelas, Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat