Hari Guru 2025, Puan Harap Sekolah Jamin Lingkungan Pendidikan yang Aman di Tengah Maraknya Kasus Bullying

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi setinggi tingginya kepada seluruh guru di Indonesia. Apresiasi diberikan dalam momentum Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November.

Puan harap, peran guru semakin memperkuat sekolah sebagai lingkungan yang aman di tengah maraknya kasus perundungan atau bullying belakangan ini. 

Apalagi, Hari Guru 2025 mengusung tema ‘Guru Hebat, Indonesia Kuat’. Menurut Puan, tema tersebut bukan sekadar slogan, tetapi pengingat nyata bahwa daya tahan bangsa ditentukan oleh kekuatan moral, karakter, dan keteguhan guru dalam membimbing generasi muda.
 
"Tugas guru saat ini jauh lebih berat dibanding dekade sebelumnya. Guru tidak hanya mengajar, tetapi menjadi penjaga nilai moral, pelindung siswa dari kekerasan dan perundungan, pembimbing dalam era informasi yang tidak terbendung, serta figur
yang menjaga arah pembentukan karakter generasi muda," kata Puan, Selasa, 25 November 2025.

“Di tengah arus informasi yang deras, pengaruh negatif dari media sosial, dan maraknya perundungan, guru adalah benteng moral terakhir bagi anak anak kita," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu. 

Puan lantas menyoroti meningkatnya kasus perundungan di sekolah, beberapa di antaranya berujung pada luka berat, trauma psikologis, hingga kematian. Ia menuturkan, banyak kasus menunjukkan bahwa perundungan terjadi karena lemahnya pengawasan lingkungan sekolah, kurangnya pendampingan karakter, dan pengaruh negatif digital yang tidak terfilter.

Menurut Puan, guru memiliki peran sentral dalam mencegah perundungan, melalui pendidikan karakter yang konsisten, pemantauan interaksi siswa, pembentukan budaya sekolah yang inklusif dan aman.

"Namun tanggung jawab ini tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada guru. Negara dan sekolah harus menghadirkan sistem yang mendukung," tegas Puan. 

Secara khusus, Puan menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam atas kasus perundungan yang kembali merenggut nyawa peserta didik di Indonesia baru-baru ini. Termasuk kasus yang menimpa siswa MH di Tangerang Selatan serta TA, siswa SD di Wonosobo, yang meninggal dunia akibat dugaan pengeroyokan oleh teman sekolahnya.

“Rangkaian peristiwa ini merupakan alarm nasional bahwa kekerasan di lingkungan sekolah telah mencapai tahap yang fatal, bukan lagi sekadar perilaku bermasalah antar siswa,” kata Puan.
 

Puan pun menegaskan harus ada penanganan lebih lanjut terkait kasus perundungan. Sementara soal penegakan hukumnya, ia mengingatkan agar disesuaikan dengan kriteria peradilan anak dan perlindungan anak.

“Eskalasi kasus perundungan, dari kekerasan verbal, intimidasi sosial, hingga penganiayaan fisik yang menyebabkan kematian adalah bukti bahwa sistem perlindungan anak di sekolah kurang bekerja dengan baik,” ungkap Puan.

Maka, kata Puan, negara harus hadir dengan langkah korektif yang bersifat menyeluruh. Bukan secara parsial atau seremonial.

"Keselamatan anak di sekolah bukan hanya tanggung jawab guru atau kepala sekolah, tetapi tanggung jawab negara,” kata Puan.

Puan mendorong adanya pedomanan khusus yang mengatur mengenai masalah bullying, apalagi tren bullying di Indonesia sudah semakin meningkat sehingga diperlukan penanganan komprehensif untuk mengurangi dan mencegah bullying.

“Tentunya termasuk peran guru agar semakin dimaksimalkan untuk mencegah aksi-aksi bullying di lingkungan pendidikan,” ujar Puan.

Puan juga menekankan bahwa komitmen guru tidak akan maksimal tanpa perhatian serius negara kepada kesejahteraan dan kondisi kerja mereka. 


Menurut Puan, masih banyak guru yang bekerja dengan beban berat, menerima penghasilan tidak layak, ditempatkan di daerah terpencil tanpa fasilitas pendukung, namun tetap dituntut menjadi teladan moral dan akademik.

“Guru adalah fondasi peradaban bangsa. Mereka membutuhkan dukungan penuh negara agar dapat menjalankan tanggung jawab yang semakin kompleks," jelas mantan Menko PMK itu.

Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Metro TV/Fachri

Puan pun meminta Pemerintah untuk memperkuat program pencegahan perundungan secara nasional, bukan hanya melalui aturan, tetapi implementasi yang nyata di seluruh sekolah. Ia juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru, terutama honorer dan guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Beri pelatihan kepada guru untuk menghadapi tantangan zaman, termasuk literasi digital, psikologi anak, dan deteksi dini kekerasan. Dan bentuk ekosistem sekolah yang aman dan ramah anak, dengan dukungan konselor dan kerja sama orang tua," papar Puan. 

Menurut Puan, bangsa yang kuat dibangun oleh guru yang kuat. Di tengah tantangan perundungan dan pengaruh negatif digital, komitmen guru adalah tiang penyangga moral generasi muda.

"Negara harus memastikan mereka tidak berjalan sendirian," tutup cucu Proklamator, Bung Karno itu.