Kisruh Politik, Macron Akan Tunjuk Perdana Menteri Prancis Terbaru

Paris: Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, ia berharap untuk menunjuk perdana menteri baru dalam beberapa hari mendatang. Macron menyampaikannya dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis, 5 Desember 2024.

Macron berbicara satu hari setelah Perdana Menteri Michel Barnier digulingkan oleh anggota parlemen dalam mosi tidak percaya. Presiden menolak seruan agar ia mundur, dan sebaliknya berusaha untuk mengalihkan kesalahan kepada faksi sayap kiri dan sayap kanan yang bersatu untuk menjatuhkan pemerintahan Barnier. 

Macron menyampaikan kata-kata kasar untuk National Rally sayap kanan, yang pemimpinnya, Marine Le Pen, telah mengatur oposisi terhadap Macron dan telah bersumpah untuk menggagalkan agendanya.

“Ekstrem kanan dan ekstrem kiri bersatu dalam front anti-Republik," kata Macron tentang pemungutan suara terhadap Barnier yang membuka kekosongan dalam politik Prancis dan membahayakan upaya untuk meloloskan anggaran yang kontroversial. 

Dilansir dari CNN, Jumat, 6 Desember 2024, Barnier akan tetap menjabat sebagai pejabat sementara hingga pemerintahan baru ditunjuk, kata kantor Macron setelah presiden menerima pengunduran dirinya pada Kamis.

"Jujur saja, mereka memikirkan satu hal: pemilihan presiden," kata Macron tentang partai Le Pen. Macron mengklaim pendekatan ‘sinis’ oposisi telah membawa kekacauan ke negara itu.

"Mereka menghina pemilih mereka sendiri, dan mereka hanya memilih kekacauan," tambahnya.

"Mulai hari ini, ini adalah era baru," kata Macron kepada publik Prancis, dengan mengatakan Majelis Nasional memiliki tugas untuk melakukan apa yang dipilihnya dan bertindak dalam melayani rakyat Prancis.

Namun, hanya ada sedikit bukti bahwa era baru akan lebih mulus bagi Macron daripada yang sebelumnya. Siapa pun yang dipilihnya sebagai perdana menteri harus disetujui oleh parlemen yang terbagi tajam, di mana ia menghadapi oposisi yang nyata dari kedua sayap. 

Macron sudah setengah jalan menjalani masa jabatan kedua dan terakhirnya sebagai presiden, tetapi hasil pemilu dadakan yang diadakannya pada Juni telah sangat mempersulit tahap akhir kekuasaannya dan mengurangi kewenangannya di dalam dan luar negeri.

Pemilu dadakan berikutnya tidak mungkin dilakukan karena parlemen saat ini harus bersidang hingga Juni, satu tahun setelah pemungutan suara terakhir.

Setelah berupaya menenangkan kedua faksi di parlemen dengan memilih Barnier pada September, Macron mungkin selanjutnya akan berupaya untuk meningkatkan dukungan di satu sisi, mengasingkan sisi yang lain.

Pidatonya menunjukkan sedikit keinginan untuk tunduk pada Le Pen. Namun, pemimpin National Rally itu menegaskan kembali bahwa dia akan menentang segala upaya untuk membekukan sayapnya di parlemen.

"Kami tidak berubah pikiran: kami menentang Perdana Menteri sayap kiri,” ucap Le Pen.

Sementara itu, anggaran harus disahkan sebelum batas waktu 21 Desember. Jika tenggat waktu itu terlewati, pemerintah masih dapat mengesahkan undang-undang kesinambungan fiskal, yang akan menghindari penutupan dengan mengizinkan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dan membayar gaji, dengan pengeluaran dibatasi pada level tahun 2024, menurut lembaga pemeringkat kredit S&P Global Ratings.

Barnier menjadi pemerintah Prancis pertama yang dikalahkan dalam mosi tidak percaya sejak 1962. RUU pembiayaan yang diusulkannya, yang memicu kejatuhannya, mencakup kenaikan pajak senilai 60 miliar euro dan pemotongan pengeluaran yang bertujuan untuk menurunkan defisit anggaran negara hingga 5 persen tahun depan, menurut perhitungan pemerintah.

Beberapa tindakan tersebut sangat tidak populer di kalangan partai oposisi, seperti menunda penyesuaian kenaikan pensiun dengan inflasi.

Baca juga: Emmanuel Macron Diminta Mundur Usai Pemerintah Prancis Diganjar Mosi Tidak Percaya