Isu Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Diminta Jadi Perhatian

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kementerian terpisah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini dianggap agar ada perhatian khusus, efisiensi, dan fokus dalam pelaksanaan tugas terkait pembangunan berkelanjutan.

Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Ace Hasan Syadzily mengatakan isu lingkungan hidup dan pembangunan keberlanjutan adalah kunci. Yakni, untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

"Isu lingkungan hidup dan keberlanjutan sebagai salah satu topik yang harus menjadi perhatian pemimpin politik muda," kata Ace dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.
 

Baca: Lemhanas Ingin Bekontribusi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Dia meyakini generasi muda bisa memimpin perubahan ini. Di samping itu, Ace menyinggung kehadiran Golkar Institute, untuk melakukan survei nasional perdana yang menyoroti respons publik terhadap isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, survei ini mengungkapkan bahwa isu lingkungan hidup semakin menjadi perhatian mendesak bagi masyarakat Indonesia. Survei ini diharapkan berguna bagi pihak yang ingin mengangkat isu lingkungan hidup.

Bagi partai politik atau politisi, kata Ace, survei ini dapat membantu mengidentifikasi elemen masyarakat yang sudah memiliki ketertarikan maupun terpapar. Khususnya, pada masalah lingkungan hidup.

"Sementara bagi pegiat lingkungan hidup, hasil survei ini dapat membantu mengidentifikasi segmen masyarakat yang masih perlu diedukasi, agar semakin banyak pihak yang memperkuat kepeduliannya pada masalah ini,” kata Ketua Ketua Golkar Institute itu.

Berdasarkan survei Golkar Institute, 30,6 persen masyarakat menganggap masalah lingkungan hidup menganggu kehidupan sehari-hari. Hasil survei nasional ini diluncurkan dalam acara dialog publik, yang merupakan bagian dari pelatihan Executive Education Program for Young Political Leaders (YPL) angkatan ke-17.

"Selain itu, 18,1 persen responden melaporkan sering atau sangat sering merasakan dampak langsung dari masalah lingkungan hidup,” kata Faculty Chair Golkar Institute, Mulya Amri dalam paparannya.

Golkar Institute juga menanyakan lebih dalam mengenai masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia terkait isu lingkungan hidup. Sebanyak 41,8 persen melaporkan terkadang hingga sangat sering mengalami masalah ketersediaan air bersih dan 27,8 persen mengatakan masalah ketersediaan air bersih cukup dan sangat mengganggu.

Pada masalah pencemaran udara, sebanyak 44 persen responden melaporkan pernah mengalami pencemaran udara, dan 43,7 persen menyatakan merasa terganggu. Sementara itu, 62,5 persen responden mengaku terkadang hingga sangat sering mengalami masalah lingkungan yang kotor, dan 35,7 persen responden merasa cukup dan sangat terganggu atas kondisi itu.

Masalah pemanasan global juga menjadi perhatian serius. Sebanyak 52,8 persen responden cukup dan sering mengalami dampak langsung dari kenaikan suhu bumi, dan 49,1 persen menyatakan fenomena ini cukup hingga sangat mengganggu. Kemudian, 74,9 persen responden pernah mendengar istilah pemanasan global, namun hanya 19,4 persen yang mengaku sangat memahami dampak dan akar permasalahan ini.

"Sebaliknya, istilah seperti energi terbarukan hanya dipahami oleh 6,3 persen responden, mengindikasikan perlunya edukasi lebih lanjut," ujar dia.

Selanjutnya, upaya pemerintah dalam menangani masalah lingkungan dianggap masih kurang oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini terlihat dari angka 32,9 persen responden merasa bahwa upaya pemerintah dalam menangani masalah lingkungan masih kurang, sementara 33,0 persen menganggap permasalahan ini tidak cukup menjadi perhatian serius.

"Hal ini menunjukkan adanya harapan yang tinggi terhadap kebijakan yang lebih tegas dalam mengatasi pencemaran, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih," terang Mulya.