New York:
Prancis dan Amerika Serikat (AS) tengah menggodok gencatan senjata sementara selama 21 hari antara
Hizbullah,
Lebanon dan
Israel. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot untuk memberi waktu bagi negosiasi yang lebih luas, pada Rabu 25 September 2024.
"Solusi diplomatik memang memungkinkan. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah bekerja sama dengan mitra Amerika kami pada platform gencatan senjata sementara selama 21 hari untuk memungkinkan negosiasi," kata Barrot kepada Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan 15 orang, seperti dikutip
AFP, Kamis 26 September 2024.
Barrot mengatakan rencana tersebut akan segera diumumkan ke publik.
"Kami berharap kedua belah pihak menerimanya tanpa penundaan, untuk melindungi penduduk sipil dan memungkinkan dimulainya negosiasi diplomatik," kata Barrot.
Barrot, yang akan berangkat ke Lebanon pada akhir minggu ini, mengatakan Paris telah bekerja sama dengan para pihak dalam menentukan parameter untuk jalan keluar diplomatik dari krisis di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.
"Ini adalah jalan yang sulit, tetapi ini adalah jalan yang memungkinkan," kata Barrot.
Resolusi 1701 - yang diadopsi setelah perang selama sebulan antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006 - memperluas mandat pasukan penjaga perdamaian PBB, yang memungkinkannya untuk membantu tentara Lebanon menjaga wilayah selatan bebas dari senjata atau personel bersenjata selain dari negara Lebanon.
Hal ini telah memicu ketegangan dengan Hizbullah, yang secara efektif mengendalikan Lebanon selatan meskipun ada kehadiran tentara Lebanon. Hizbullah adalah pihak yang bersenjata lengkap dan kekuatan politik Lebanon yang paling kuat.
Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan kepada dewan bahwa 1701 yang diterapkan sepenuhnya adalah satu-satunya solusi jangka panjang.
"AS telah terlibat secara intensif dengan semua pihak di kawasan tersebut. Tujuan kami jelas, untuk mencegah perang yang lebih luas yang kami yakini tidak menguntungkan pihak mana pun, tidak menguntungkan rakyat Israel dan tidak menguntungkan rakyat Lebanon," kata Wood.
"Kami bekerja sama dengan negara lain untuk mengajukan proposal yang kami harap akan menghasilkan ketenangan dan memungkinkan diskusi untuk mencapai solusi diplomatik," ucap Wood.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, dalam pertemuan tersebut bahwa Lebanon tidak boleh dibiarkan menjadi Gaza lainnya.
"Mari kita katakan dengan satu suara yang jelas, hentikan pembunuhan dan penghancuran. Tolak retorika dan ancaman. Mundurlah dari jurang. Perang habis-habisan harus dihindari dengan segala cara," pungkas Guterres.