Theofilus Ifan Sucipto • 8 February 2024 09:31
Jakarta: Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mesti berjalan jujur dan adil. Jika tidak, pemilu dapat mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru (Orba).
“Bangsa ini telah susah payah merebut dan menegakkan demokrasi. Reformasi 1998 adalah titik dimana demokrasi akhirnya menang atas kesewang-wenangan orde baru,” kata Kader HMI Selamatkan Demokrasi Tegar Putuhena melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Februari 2024.
Pemerintah, penyelenggara pemilu, dan penegak hukum harus memaksimalkan upaya pencegahan. Sehingga, dapat memastikan tidak ada kericuhan selama pemilu.
Tegar menilai perebutan suara tak boleh memakan korban. Dia mengingatkan banyaknya darah pejuang-pejuang demokrasi yang telah tumpah.
"Tak terhitung berapa banyak air mata keluarga korban yang kehilangan orang-orang terdekatnya. Diculik, disiksa, dibunuh, dilenyapkan. Sebagian mereka hingga kini masih tak kembali,” ujar Tegar.
Para pejabat negara mesti menghentikan atraksi menabrak aturan hanya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memberikan contoh baik menyikapi pemilu kepada para penyelenggara negara.
Kepala Negara wajib memberikan contoh baik karena disorot banyak pihak. Menurut Teguh, masyarakat bisa heboh jika Presiden berpihak.
“Wajar jika kami bertanya, apakah benar segala proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah memang untuk mencapai tujuan demokrasi? Atau jangan-jangan demokrasi hanya dijadikan sebatas slogan untuk menghalalkan tindakan-tindakan anda meraih kuasa secara membabi buta?” terang Tegar.