Khofifah Minta Bupati dan Wali Kota di Jatim Tidak Menaikkan PBB

Pasuruan: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah berkomunikasi dengan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur, agar tidak menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat. Khofifah mengakui bahwa soal PBB tidak menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Sudah saya komunikasikan ke semua Bupati dan Walikota, sekali lagi ya sudah saya komunikasikan ke mereka, agar jangan menaikkan PBB diluar kemampuan masyarakatnya,” kata Khofifah Indar Parawan menjawab pertanyaan awak Media saat melakukan kunjungan di Pasuruan, Selasa, 19 Agustus 2025.

Baca: Tarif PBB 2025 di Malang Tidak Naik, Warga Tak Perlu Khawatir

Dari hasil komunikasi yang dilakukan dengan bupati dan wali kota, kata Khofifah, membuahkan hasil. Mereka yang sudah terlanjur menaikkan PBB akan meninjau kebijakannya, ada pula yang akan memberikan potongan. 

“Ada bupati atau wali kota yang siap menurunkan hingga 35 persen, ada yang siap meninjau ulang. Kita serahkan kepada mereka Pemprov tidak bisa intervensi ke daerah jika menyangkut PBB,” ujar dia. 

Apalagi, kata Khofifah, PBB 100 persen masuk PAD ke kabupaten dan kota. Jadi, Pemprov Jatim tidak bisa melakukan intervensi apalagi mengeluarkan kebijakan khusus soal PBB, ada undang undangnya sendiri. (MI/Faishol Taselan)