PPP Terbelah, Kader Diajak Kembali Berpijak pada Sejarah Berdirinya Partai

Jakarta: Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diselenggarakan akhir pekan lalu diwarnai kericuhan dan berujung dualisme. Para kandidat yang maju seperti Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto saling mengeklaim sebagai ketua umum terpilih.

Salah satu tokoh PPP, Husnan Bey Fananie menilai kisruh yang terjadi dalam Muktamar PPP hanya dapat diselesaikan dengan mengembalikan semangat partai kepada akar sejarahnya yaitu fusi politik Islam pada 1973. PPP terbentuk atas bersatunya empat partai Islam, yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

"Harus kembali kepada stakeholders, yaitu empat Fusi pendiri PPP. Kami, empat Fusi 73, tentu siap menjadi jembatan," ungkap Husnan Bey dalam keterangannya, Senin, 29 September 2025.
 

Baca juga: Klaim Rebut Kursi Ketum PPP, Kubu Agus Suparmanto Gelar Tasyakuran

Senada, Ketua Umum Perti, Anwar Sanusi menyatakan PPP lahir dari tekad besar menyatukan kekuatan politik umat Islam. Semangat penyatuan itu kini harus kembali menjadi pijakan, bukan justru terpecah karena ambisi individu atau kepentingan politik jangka pendek.

"PPP ini bukan milik satu orang, bukan pula milik segelintir elite. PPP lahir dari fusi tahun 1973 sebagai rumah besar umat," ungkap Anwar.

Sementara itu, pengurus Sarekat Islam Imam Cokroaminoto menyebut kekisruhan yang terjadi harus diakhiri. Jalan keluarnya ialah kembali ke eksponen fusi tersebut. "Itu berarti kita harus meneguhkan persatuan, integritas, dan khittah perjuangan partai,” tambah cucu dari HOS Cokroaminoto itu.


Kantor DPP PPP di Menteng, Jakarta Pusat. Dok Metrotvnews.com

Kemudian, anak pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Irene Rusli Halil, menganggap Muktamar X PPP ini telah menzalimi para muktamirin. Ia menyebut para pemilik suara PPP datang dengan tujuan baik, namun berujung buruk. 

Cendekiawan Muslim, TB Masa Djafar, menilai penyelesaian konflik di tubuh PPP tidak bisa dilakukan dengan mengedepankan transaksi politik atau kompromi kekuasaan yang pragmatis. Sebaliknya, kader harus kembali ke akar sejarah partai agar PPP tetap relevan sebagai partai Islam yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan umat.

"Kalau PPP ingin bangkit, maka kita semua harus mengingat pesan Fusi 1973: umat Islam harus bersatu, tidak boleh terpecah. Jangan sampai PPP hari ini kehilangan ruh itu hanya karena kursi ketua umum," ungkap Djafar.