Willy Aditya: Bendera One Piece Ekspresi Politik yang Salah Alamat

Jakarta: Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi ala manga One Piece yang terjadi belakangan ini di sejumlah daerah di Indonesia sebagai bentuk ekspresi politik dari sebagian kelompok masyarakat, terutama kalangan muda. Namun, sayangnya diarahkan ke sasaran yang tidak tepat.

“Ini adalah ekspresi politik yang sayangnya salah alamat. Gugatan terhadap pemerintah jangan sampai mengurangi patriotisme atau rasa cinta Tanah Air,” ujar Willy melalui keterangannya, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Ketua Komisi XIII DPR itu menilai bahwa tindakan tersebut mencerminkan ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam membedakan antara negara dan pemerintah. Hal itu menandakan kurangnya literasi masyarakat.

“Gugatannya ditujukan terhadap pemerintah, tapi yang kena adalah negara. Ini menunjukkan kurangnya literasi sebagian anak bangsa tentang mana negara, mana pemerintah,” ungkap Willy.
 

Baca juga:  Dasco: Tak Perlu Benturkan Bendera Merah Putih dengan One Piece

Selain itu, Willy menjelaskan bahwa pengibaran bendera One Piece tidak bisa disamakan dengan tindakan melecehkan simbol negara. Apalagi tidak tergolong dalam bendera terlarang seperti bendera separatis atau negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

“Selama tidak melecehkan Merah Putih, misalnya menempelkan simbol One Piece di atasnya, maka itu bukan pelanggaran serius. Saya lihat juga posisinya di bawah Merah Putih,” sebut Willy.

Selain itu, Willy menggarisbawahi bahwa ekspresi seperti ini biasanya muncul dari kalangan muda yang penuh energi, idealisme, dan keberanian menggugat ketidakadilan. Namun, menurutnya, semangat itu sering kali tidak dibarengi dengan nalar yang cukup.

“Ekspresinya jadi sporadis, meskipun genuine dan unik,” kata Willy.

Willy menekankan bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya. Jika itu bisa diwujudkan, maka ekspresi semacam ini akan kehilangan gaungnya.

“Kalau negara hadir dengan keadilan dan kesejahteraan, bendera One Piece pun tak akan digubris, karena gugatan itu tak relevan,” sebut Willy.