WHO Desak Percepatan Evakuasi Medis dari Gaza di Tengah Gencatan Senjata

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan percepatan evakuasi medis dari Jalur Gaza di tengah berlangsungnya gencatan senjata. Kondisi tersebut harus segera dilakukan mengingat banyaknya pasien dalam kondisi kritis yang membutuhkan perawatan segera.

Richard Peeperkorn, perwakilan WHO untuk Tepi Barat dan Gaza, menggambarkan kondisi kehancuran di wilayah tersebut sebagai sesuatu yang "di luar batas kewajaran." Dalam konferensi pers virtual dari Gaza pada Kamis 6 Februari 2025, ia mengungkapkan bahwa dari 36 rumah sakit yang ada, hanya 18 yang masih beroperasi secara parsial.

"Ketersediaan fasilitas kesehatan yang dapat digunakan sangat terbatas," ujar Peeperkorn, menyoroti krisis kesehatan yang semakin parah.

Peeperkorn juga menambahkan bahwa semua orang, termasuk staf PBB, merasakan dampak psikologis dari situasi ini, dengan meningkatnya kasus gangguan kecemasan dan depresi. Namun, di tengah kondisi darurat ini, hanya tersedia dua psikiater di seluruh Gaza.

Melansir dari Anadolu Agency, Jumat 7 Februari 2025, Peeperkorn mengungkapkan bahwa beberapa rumah sakit yang sebelumnya tidak berfungsi akibat serangan telah mampu kembali beroperasi berkat adanya gencatan senjata. Ia menyebut perkembangan ini sebagai "sesuatu yang positif."

Saat ini, sekitar 12.000 hingga 14.000 pasien membutuhkan evakuasi medis dari Gaza. Dari jumlah tersebut, setengahnya mengalami luka akibat serangan, sementara sisanya menderita penyakit kronis yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Meskipun perbatasan Rafah telah dibuka untuk evakuasi pasien, Peeperkorn menegaskan bahwa langkah ini masih jauh dari cukup. 

"Kita harus mempercepat evakuasi medis. Harus ada lebih banyak pasien yang dapat melewati perbatasan Rafah menuju Mesir. Namun, kita juga memerlukan jalur medis lain," tegas Peeperkorn.

Lebih lanjut, WHO mencatat bahwa sejak 7 Oktober 2023, terjadi 670 serangan terhadap fasilitas kesehatan di Gaza. Serangan-serangan ini menyebabkan 886 korban jiwa, termasuk tenaga medis dan warga sipil Palestina, serta melukai 1.355 orang lainnya.

Saat ditanya mengenai keputusan pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menarik diri dari WHO, Peeperkorn mengungkapkan harapannya agar kebijakan tersebut dapat ditinjau ulang. "Kami menyesalkan pengumuman tersebut, dan benar-benar berharap agar keputusan ini dikaji kembali," ujar Peeperkorn.

Pada 20 Januari, hari pertamanya menjabat, Trump menandatangani sejumlah perintah eksekutif, termasuk langkah awal penarikan AS dari WHO. Keputusan ini didasarkan pada empat alasan utama, yakni dugaan kegagalan WHO dalam melakukan reformasi, ketidakadilan dalam pembagian beban finansial, penanganan pandemi covid-19 yang dianggap tidak efektif, serta dugaan keberpihakan politik dalam kebijakan organisasi tersebut.

(Muhammad Reyhansyah)