Parpol Dinilai Harus Membuka Ruang Komunikasi dengan Mahasiswa

Jakarta: Partak politik dinilai harus membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa. Masukan dari mahasiswa dinilai sangat krusial bagi para legislator dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di parlemen dan menerjemahkannya menjadi sebuah kebijakan yang pro rakyat.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar Sarmuji saat menerima sejumlah mahasiswa perwakilan perguruan tinggi se-Jabodetabek. Kegiatan yang diinisiasi Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957 itu membahas tuntutan 17+8.

"Seorang idealis di parlemen tetap membutuhkan backup, support moral, dari rekan-rekan, utamanya rekan-rekan mahasiswa, kalau kami ini di back up mahasiswa, kami menyampaikan idealitas di parlemen itu pasti lebih percaya diri," kata Sarmuji melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 September 2025.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu mengatakan pihaknya bakal rutin membuka ruang dialog. Hal itu sebagai bentuk komitmen memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi.

"Kami memandang hal seperti ini sangat penting dan insyaallah pertemuan ini bukan hanya sekali ini saja. Nanti kami akan adakan secara berkala agar teman-teman punya kesempatan yang baik untuk menyampaikan aspirasinya, bukan hanya sekali saja," ujar Sarmuji.



Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Menurut dia,  aspirasi yang disampaikan bakal diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan.

"Apa yang disampaikan oleh masyarakat, teman-teman mahasiswa, berbagai elemen, itu ya tentu wajib kami serap dan kita jelmakan menjadikan sebuah kebijakan," kata Dave.

Sementara itu, anggota Komisi XIII Agun Gunandjar berpendapat partai sebagai institusi politik seharusnya menjalankan fungsi representasi, artikulasi, hingga agregasi, dan melaksanakan kebijakan yang mewakili publik. Partai melakukan fungsi rekrutmen dan mengisi kursi presiden, gubernur, bupati, DPR RI, hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota secara terukur.

"Sehingga yang terpilih itu betul-betul orang yang merepresentasikan rakyat karena dia tahu tata cara menyerap dan mengartikulasi, merumuskan, dan partai politik pun akan menghasilkan sebuah calon-calon pemimpin yang betul-betul memiliki kompetensi," tutur Agun.
 

Baca Juga:  Kader NasDem Diingatkan Selalu Peka Terhadap Kondisi Masyarakat

Inisiasi yang dilakukan Partai Golkar disambut baik oleh mahasiswa. Partai Golkar dinilai memberikan ruang dialog bagi masyarakat terkait tuntutan 17+8 yang mengkritisi kebijakan pemerintah dan DPR saat demonstrasi besar pada Agustus 2025. 

"Kami mengapresiasi sekaligus mengakui bahwa Golkar adalah partai pertama yang membuka ruang komunikasi soal tuntutan 17+8 ini," kata perwakilan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) 

Perwakilan BEM Universitas Trisakti, Wildan Hussein, mengungkit ada sejumlah RUU yang harus segera disahkan oleh DPR. Salah satunya revisi KUHAP dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"(Pengesagan) RUU Perampasan Aset menjadi hal yang penting," kata Wildan.