Rusia Tolak Tuntutan Trump Capai Gencatan Senjata dalam 50 Hari

Moskow: Rusia secara tegas menolak tuntutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Moskow menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Ukraina dalam waktu 50 hari.

Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 15 Juli 2025, setelah Trump mengancam akan memberlakukan tarif sekunder sebesar 100% terhadap negara-negara yang tetap berbisnis dengan Rusia jika kesepakatan tidak tercapai.

"Setiap upaya untuk mengajukan tuntutan, terutama dalam bentuk ultimatum, tidak dapat kami terima," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov, dikutip dari kantor berita pemerintah TASS.

Ia menegaskan bahwa Rusia tetap berpegang pada jalur diplomatik, namun akan melanjutkan apa yang disebut sebagai "Operasi Militer Khusus" jika tujuan mereka belum tercapai.

"Jika kami tidak bisa mencapai tujuan melalui diplomasi, maka operasi militer akan terus berjalan. Ini posisi yang tak tergoyahkan," tambah Ryabkov, seraya menyerukan agar Washington dan NATO memandang serius sikap Rusia.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut pengumuman Trump sebagai sesuatu yang "sangat serius" dan menyatakan bahwa sebagian dari pernyataan tersebut ditujukan langsung kepada Presiden Vladimir Putin.

"Kami butuh waktu untuk menganalisis apa yang disampaikan di Washington," ucapnya, menambahkan bahwa Putin akan memberikan komentar jika dianggap perlu.

Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev juga ikut angkat bicara. Dalam unggahannya di media sosial, ia menyebut ultimatum dari Trump sebagai "pertunjukan teatrikal" dan menambahkan bahwa "Rusia tidak peduli."

Presiden Trump sebelumnya menyatakan bahwa dirinya memberikan tenggat waktu selama 50 hari kepada Rusia dan Ukraina untuk menyepakati gencatan senjata, dan jika tidak tercapai, maka sanksi ekonomi lanjutan akan diberlakukan. 
 

Baca Juga: Donald Trump Ancam Rusia dengan Tarif Impor 100%

"Setelah 50 hari, jika tidak ada kesepakatan, ya sudah. Tarif akan dijalankan, dan sanksi lainnya menyusul," ujarnya 

Pernyataan itu disampaikan Trump saat pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Gedung Putih pada 14 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Trump juga mengumumkan bahwa AS akan memproduksi lebih banyak senjata untuk dikirim ke negara-negara NATO, yang kemudian akan meneruskannya ke Ukraina.

"Kami tidak membelinya, tapi kami akan memproduksinya, dan mereka yang membayar," kata Trump.

Rutte menyebut keputusan tersebut sebagai langkah logis. "Anda ingin Ukraina memiliki apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri dari Rusia, dan Anda ingin Eropa yang membayarnya. Itu sangat masuk akal," ucapnya.

Trump juga kembali melontarkan kritik tajam kepada Putin, menyebutnya "benar-benar gila" karena memerintahkan serangan terhadap area sipil di Ukraina. Ia menyindir gaya komunikasi Putin yang kerap tak bisa dipercaya.

"Setelah tiga atau empat kali, Anda sadar bahwa pembicaraan tidak berarti apa-apa," katanya merujuk pada percakapan telepon dengan pemimpin Rusia tersebut.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik dukungan Trump dan menyebut telah berbicara langsung dengannya.

"Kami sepakat untuk lebih sering berkomunikasi dan menyelaraskan langkah ke depan," ujar Zelensky dalam unggahan di media sosial.

Mengutip CBS News, Rusia menginvasi Ukraina secara penuh pada 24 Februari 2022 dan hingga kini masih menguasai Krimea serta wilayah timur Ukraina, meski wilayah-wilayah tersebut tidak diakui secara internasional. Salah satu syarat utama Rusia untuk menghentikan perang adalah pengakuan atas wilayah pendudukan tersebut.