Belanja Pemerintah Capai Rp546,8 Triliun, Mayoritas untuk Pegawai hingga Bansos

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan hingga April 2025, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp546,8 triliun, atau baru menempati 20,2 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tercatat sebesar Rp2.701,4 triliun.

"Belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 April 2025 telah dibelanjakan Rp 546,8 triliun. Ini adalah 20,2 persen dari APBN. Kalau kita bandingkan dengan 2024 memang menjadi lebih rendah. Tahun 2024 itu ada belanja khusus pemilu, yaitu belanja pada Februari,” kata Suahasil saat Konferensi Pers APBN KiTa, yang digelar di Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025.
 

Baca juga:  APBN Cetak Surplus Rp4,3 Triliun hingga April 2025

(Ilustrasi. Foto; Dok MI)

Kenaikan belanja kementerian/lembaga

Kemudian, lanjut Suahasil, belanja kementerian/lembaga capai Rp253,6 triliun atau sebesar 21,9 persen dari APBN sebesar Rp1.160,1 triliun. Dirinya menjelaskan, angka tersebut dipengaruhi oleh belanja pegawai dan belanja barang, penyaluran bantuan sosial (Bansos).

“Dan beberapa belanja bantuan sosial nanti akan kita lihat sedang dilakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional,” imbuh dia.

Sementara itu, belanja pegawai tercatat sebanyak Rp102 triliun atau 33,3 persen APBN Rp513,22 triliun yang terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp66,4 triliun dan tunjangan kinerja dan lembur Rp35,6 triliun.

Adapun realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari APBN sebesar Rp919,9 triliun. TKD tersebut, sambung Suahasil, disalurkan untuk layanan publik seperti sekolah dan puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (DAK NF BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) , serta penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).