AS Tegaskan Tidak Akan Hadir dalam KTT G20 di Afrika Selatan

Washington: Amerika Serikat (AS) secara resmi mengkonfirmasi tidak akan berpartisipasi dalam KTT G20 yang diselenggarakan Afrika Selatan pada 22-23 November 2025. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan keputusan ini dalam briefing pers pada Kamis, 20 November 2025, menyangkal klaim Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa yang menyatakan adanya pembicaraan mengenai partisipasi AS.

"Amerika Serikat tidak berpartisipasi dalam pembicaraan resmi di KTT G20 di Afrika Selatan," tegas Leavitt, menambahkan bahwa kehadiran diplomat AS di lokasi hanya bersifat seremonial untuk menerima simbolis presidensi G20 berikutnya, dikutip dari Anadolu, Jumat, 21 November 2025.

Leavitt juga menyayangkan pernyataan Ramaphosa yang dinilai "tidak disukai oleh presiden atau timnya." Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang memimpin G20 setelah mengambil alih presidensi kelompok tersebut sejak Desember 2024.

Latar belakang ketegangan diplomatik

Keputusan AS ini tidak terlepas dari memburuknya hubungan bilateral dalam beberapa bulan terakhir. Awal November, Presiden Donald Trump menyatakan tidak akan mengirimkan perwakilan ke Johannesburg dan menuduh Afrika Selatan melakukan "pelanggaran hak asasi manusia" terhadap komunitas Afrikaner kulit putih.

Meski demikian, tuduhan tersebut telah berulang kali ditolak oleh pemerintah Afrika Selatan yang menyatakan tidak ada bukti sistematis penganiayaan atau penyitaan tanah yang menargetkan kelompok tersebut.

Ketegangan juga dipicu oleh perbedaan pandangan dalam kebijakan luar negeri, termasuk sikap Afrika Selatan dalam konflik internasional tertentu yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan AS. Penolakan kehadiran dalam KTT G20 ini mencerminkan semakin dalamnya friksi antara kedua negara yang sebelumnya memiliki hubungan kerja sama yang cukup erat.

Keabsahan KTT G20 tanpa partisipasi salah satu anggota pendirinya menjadi pertanyaan besar. Sebagai ekonomi terbesar dunia, ketidakhadiran AS berpotensi melemahkan legitimasi kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.


(Muhammad Adyatma Damardjati)