Pengamat Sebut Sel Otoritarianisme Soeharto Menguat di Era Presiden Jokowi

Jakarta: Sel-sel kekuatan otoritarianisme seperti era Presiden ke-2 RI Soeharto atau Orde Baru cenderung menguat jelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) A Khoirul Umam menyebut era pemerintahan Jokowi tidak sama dengan Soeharto.

Umam mengakui ada kecenderungan penguatan tendensi terkonsolidasinya sel-sel kekuatan otoritarianisme seperti era Soeharto saat ini. Hal itu terejawantah melalui Indeks Demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) maupun Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International.

Di samping itu, ia juga menyebut sejumlah hasil survei nasional menunjukkan adanya pelemahan pilar-pilar demokrasi. "Ditunjukkan oleh kian melemahnya kebebasan sipil dan jaringan civil society pada level yang cukup serius," jelas Umam kepada Media Indonesia, Selasa, 1 Agustus 2023.

Hal itu disampaikan Umam menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang menyinggung pemerintahan Jokowi mulai mirip dengan era Soeharto.

Menurut Umam, pelemahan agen-agen antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dipraktekkan secara terbuka. Di sisi lain, bayangan politisasi aparat penegak hukum sebagai alat kekuasaan untuk melakukan baku atur kepentingan penguasa dinilai semakin vulgar.

"Karena itu, statement JK memang memiliki basis argumen yang memadai. Namun, bukan berarti era Jokowi sudah sama dengan Soeharto, tapi tendensi menguatnya sel-sel otoritarianisme menunjukkan tanda-tandanya," ujar Umam.

Sebelumnya, JK menilai 10 tahun pertama pemerintahan Soeharto, demokrasi di Tanah Air berjalan dengan baik. Namun, setelah itu Orde Baru berjalan lebih otoriter hingga tumbang pada 1998.

"Sekarang (era Presiden Jokowi) juga begitu kelihatannya. Setelah 10 tahun, ah, muncullah, mulai macam-macam berbagai masalah," aku JK dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.

Oleh karena itu, lanjut JK, konstitusi membatasi masa jabatan presiden/wakil presiden, yakni selama dua periode. (Tri Subarkah)