Rusia Pertimbangkan Dukung Eks PM Viktor Orban sebagai Kandidat Sekjen PBB

Moskow: Kremlin menyatakan akan mempertimbangkan pencalonan mantan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jika ia memang dinominasikan untuk posisi tersebut.

“Jika kandidat seperti itu muncul, pencalonannya juga akan dipertimbangkan,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan dalam konferensi pers pada Selasa, 17 Oktober 2026.

Pernyataan itu muncul di tengah laporan media bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendorong Orban untuk mempertimbangkan pencalonan sebagai Sekjen PBB.

Mengutip dari Anadolu, Peskov mengatakan isu tersebut tidak dibahas dalam percakapan telepon antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 9 Oktober.

Sebelumnya, The Wall Street Journal melaporkan di hari Minggu bahwa pemerintahan Trump mendorong Orban untuk mempertimbangkan pencalonan tersebut. Rusia dan Tiongkok disebut menyambut baik gagasan itu.

Menurut laporan tersebut, pejabat dari tiga negara mengonfirmasi bahwa Washington telah mengangkat kemungkinan pencalonan Orban. Jika terwujud, Orban berpotensi menjadi kandidat bersama yang didukung AS, Rusia, dan Tiongkok. Namun, usulan itu masih menunggu keputusan akhir.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengakui gagasan tersebut mungkin terdengar sulit dipercaya pada awalnya. Meski demikian, ia berpendapat ketiga negara dapat menggalang dukungan yang cukup di Dewan Keamanan PBB.

Pembicaraan Damai Ukraina Belum Memiliki Jadwal Pasti

Dalam kesempatan yang sama, Peskov turut menanggapi rencana perundingan damai trilateral mengenai Ukraina yang diperkirakan berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, bulan depan. Ia mengatakan tanggal pasti perundingan tersebut belum ditentukan.

Peskov juga mengomentari gencatan senjata lokal antara Moskow dan Kyiv di Kota Oleshky, wilayah Kherson di Ukraina selatan yang dikuasai Rusia. Menurutnya, pihak Rusia sejauh ini belum melaporkan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Penghentian pertempuran terbatas itu dimediasi Ibu Negara AS Melania Trump pada pekan lalu dan mulai berlaku pada Selasa pukul 01.00 GMT. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan dan evakuasi warga sipil.

Baca juga: DK PBB Gelar Putaran Keempat Pemilihan Sekjen PBB Pengganti Guterres