Vietnam Perpanjang Keringanan Pajak Bahan Bakar hingga Akhir 2026

Hanoi: Vietnam memperpanjang kebijakan keringanan pajak bahan bakar hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan energi dan stabilitas perekonomian di tengah kekhawatiran pasokan akibat perang di Timur Tengah.

Dilansir dari Channel News Asia, Kamis, 1 Oktober 2026, perpanjangan keringanan pajak bahan bakar diharapkan dapat mengendalikan inflasi dan mendukung aktivitas bisnis sebagaimana resolusi yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Vietnam pada 30 September 2026.

Komoditas yang mendapat keringanan dari kebijakan tersebut mencakup bensin, solar, bahan bakar kapal, bahan bakar jet, serta sejumlah bahan baku utama kilang. Pengurangan tarif impor untuk produk bahan bakar tersebut diperpanjang hingga 31 Desember 2026.

(Ilustrasi. Foto: Freepik)

Tarif impor benci jadi 0 persen

Pemerintah Vietnam memangkas tarif impor preferensial untuk bensin menjadi nol persen dari sebelumnya 10 persen. Selain itu, tarif impor solar, bahan bakar untuk kapal, bahan bakar untuk jet, dan beberapa tarif bahan baku petrokimia juga tetap berada di level nol persen.

Kebijakan tersebut juga mencakup pajak perlindungan lingkungan dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bensin serta produk minyak bumi dengan level nol persen hingga akhir 2026. Pemerintah Vietnam menyebut kebijakan ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk mendiversifikasi sumber impor bahan bakar sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemasok tradisional.

Kebijakan keringanan pajak bahan bakar tersebut telah diberlakukan pada Maret 2026 dengan beberapa kali perpanjangan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar domestik. Kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu perusahaan mencari sumber impor bahan bakar yang lebih beragam (Tiaranissa Juliansyah)