Moratorium Industri Nikel Jadi Opsi Kendalikan Kelebihan Pasokan

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka opsi moratorium sementara pembangunan industri nikel penghasil produk setengah jadi. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan kelebihan pasokan (oversupply) sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi sumber daya nikel Indonesia.

Kalangan ekonom menilai kebijakan tersebut perlu diarahkan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan pasar global. Pada saat yang sama, investasi baru perlu didorong menuju industri hilir dengan nilai tambah lebih tinggi.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Amirusholihin mengatakan moratorium dapat menjadi langkah rasional untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan kondisi pasar nikel global. Berdasarkan data International Nickel Study Group (INSG) yang dikutip Amirusholihin, pasar nikel dunia mengalami surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025 dan diperkirakan kembali surplus sebesar 261 ribu ton pada 2026.

"Kebijakan moratorium sementara terhadap industri nikel setengah jadi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar. Ketika barang yang diproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan pasar, harga cenderung turun. Karena itu, pembatasan kapasitas baru untuk produk setengah jadi dapat menjadi instrumen yang rasional," ujar Amirusholihin dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Oktober 2026.

Amirusholihin menilai posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama nikel dunia memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengelola pasokan secara lebih terukur. Ia menyebut kontribusi Indonesia terhadap produksi tambang nikel dunia mencapai sekitar 66 persen pada 2025 dan diperkirakan meningkat menjadi 68 persen pada 2026. Dengan posisi tersebut, pengelolaan produksi Indonesia dapat memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar global.

Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 62 juta ton dengan produksi tambang sekitar 2,6 juta ton pada 2025. Menurut Amirusholihin, besarnya sumber daya tersebut perlu diikuti kebijakan yang memastikan setiap ton nikel yang diekstraksi menghasilkan manfaat ekonomi optimal.

"Ukuran keberhasilan kebijakan nikel sebaiknya bukan hanya berapa banyak nikel yang kita produksi, tetapi juga berapa besar nilai tambah yang kita ciptakan di Indonesia. Apabila produksi dapat dikelola sehingga pasar lebih seimbang dan nikel diproses menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, manfaatnya dapat dirasakan melalui peningkatan nilai ekspor, penerimaan pajak dan PNBP, investasi, serta lapangan kerja," jelas dia.
 

 

Moratorium diikuti pendalaman hilirisasi

Menurut Amirusholihin, pengendalian produksi perlu berjalan beriringan dengan pendalaman hilirisasi. Pembangunan smelter sebagai tahap awal pengolahan nikel perlu dilanjutkan menuju industri yang menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Tahapan tersebut mencakup pengembangan industri stainless steel, nikel sulfat, prekursor, katoda, hingga baterai. Pendalaman rantai industri dinilai dapat memperkuat penguasaan teknologi sekaligus memperbesar manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia.

"Pengendalian produksi dapat membantu menjaga umur cadangan dan menghindari produksi yang berlebihan ketika pasar sedang mengalami surplus. Sementara itu, pendalaman hilirisasi memastikan bahwa setiap ton nikel yang ditambang memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Kedua kebijakan tersebut harus berjalan bersama," tegas Amirusholihin.

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai moratorium pembangunan smelter baru dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki keseimbangan industri nikel nasional. Menurut Yusuf, dominasi Indonesia yang memasok lebih dari 60 persen produksi nikel dunia perlu dimanfaatkan melalui pengelolaan pasokan yang konsisten, bukan sekadar memperbesar kapasitas produksi.

Ia mengatakan pengendalian pasokan Indonesia telah memengaruhi pergerakan harga nikel internasional. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) sempat mendekati USD20 ribu per ton pada Mei setelah kuota bijih nikel Indonesia dipangkas dari 379 juta ton menjadi sekitar 250-260 juta ton.

Namun, harga kembali bergerak ke kisaran USD16.500 per ton ketika pasar meragukan konsistensi pembatasan produksi. "Kekuatan Indonesia berada pada kemampuan mengelola pasokan secara kredibel, bukan sekadar mengumumkan pembatasan. Konsistensi justru menjadi sumber daya tawar yang paling penting," ujar Yusuf.

Yusuf mengatakan kebijakan moratorium perlu dibarengi dengan pengalihan investasi menuju industri hilir yang menghasilkan nilai tambah lebih besar. Pengembangan teknologi pengolahan seperti high pressure acid leaching (HPAL), produksi prekursor, katoda, hingga sel baterai dinilai dapat memperpanjang rantai nilai industri nikel di dalam negeri.

Namun, pemerintah perlu memastikan kesiapan teknologi, pasar, dan industri pendukung. Hal tersebut penting agar investasi baru tidak kembali meningkatkan kapasitas produk antara yang telah mengalami kelebihan pasokan.

Yusuf mencatat penerimaan negara dari sektor nikel hingga 31 Agustus mencapai sekitar Rp21 triliun, atau dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor nikel dan produk turunannya pada semester pertama meningkat 69,3 persen menjadi USD6,54 miliar.

"Untuk sumber daya yang tidak terbarukan, saya setuju dengan logika menahan eksploitasi ketika harga hanya menghasilkan margin yang tipis. Strategi ini efektif jika kebijakan kuota dan moratorium konsisten, serta pemerintah memastikan investasi baru masuk ke tahap pengolahan yang memang belum tersedia, bukan kembali memperbesar kapasitas produk antara," kata Yusuf.

(Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Foto: dok Setneg)

 

Bahlil buka opsi moratorium

Sebelumnya, Bahlil membuka opsi moratorium terhadap industri nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Ia menegaskan opsi tersebut tidak berarti pemerintah melakukan moratorium terhadap komoditas nikel secara keseluruhan.

Menurut Bahlil, pemerintah melihat kondisi oversupply di pasar nikel dunia. Ia menyebut angka sekitar 2,5 juta ton ketika menjelaskan kondisi kebutuhan dan cadangan nikel. "Ini kan oversupply, makanya harganya agak turun," ujar Bahlil dalam acara Investor Daily Summit 2026, Rabu, 7 Oktober 2026.

Atas kondisi tersebut, pemerintah mempertimbangkan untuk meminimalkan industri yang menghasilkan produk setengah jadi. "Kita dapat mempertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalkan, bagaimana kalau kita melakukan moratorium?" ungkap dia.

Rencana tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah untuk tidak hanya mengejar peningkatan produksi nikel, tetapi juga menjaga keseimbangan pasokan dan mendorong pengolahan menuju produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, sumber daya nikel diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.