Pengembangan PSEL di Indonesia Ditargetkan Kelola Lebih dari 7 Juta Ton Sampah per Tahun

Pengembangan PSEL ditargetkan mengelola 7,7 juta ton sampah per tahun dan mengurangi emisi karbon hingga 10 juta ton. (Dok. Istimewa)

Pengembangan PSEL di Indonesia Ditargetkan Kelola Lebih dari 7 Juta Ton Sampah per Tahun

Duta Erlangga • 17 November 2026 08:05

Antalya: Pengembangan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste-to-energy di Indonesia ditargetkan mampu mengelola lebih dari 7 juta ton sampah per tahun. Program tersebut juga diproyeksikan mengurangi emisi karbon dari tempat pemrosesan akhir (TPA) sekitar 8 juta hingga 10 juta ton per tahun.


Chief Executive Officer (CEO) Denera, Fadli Rahman. (Dok. Istimewa)

Chief Executive Officer (CEO) Denera, Fadli Rahman, mengatakan proyek PSEL berpotensi memberikan dampak di tingkat daerah maupun nasional. Selain membantu penanganan sampah, program tersebut diperkirakan menarik total investasi sekitar USD3 miliar, menciptakan puluhan ribu lapangan kerja, serta memasok energi bersih bagi lebih dari satu juta rumah tangga.

“Proyek ini juga  menciptakan puluhan ribu lapangan kerja, serta memasok energi bersih bagi lebih dari satu juta rumah tangga. Dengan demikian, dampak yang dihasilkan cukup jelas," kata Fadli yang bergabung secara daring pada diskusi di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Sabtu, 14 November 2026.


Menurut Fadli, setiap lokasi PSEL diproyeksikan mampu mengelola sekitar 56 hingga 80 persen sampah, dengan potensi pengurangan emisi lebih dari 80 persen. Saat ini, lebih dari 100 entitas atau konsorsium telah berpartisipasi dalam proses seleksi mitra untuk proyek tahap pertama hingga ketiga.

“Lebih dari 30 persen peserta merupakan perusahaan Indonesia, sementara sisanya berasal dari perusahaan internasional. Hal ini menunjukkan betapa menariknya platform yang sedang dikembangkan oleh pemerintah saat ini," ujarnya.

Penanganan Sampah Membutuhkan Teknologi Terpadu

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengatakan persoalan sampah di Indonesia membutuhkan penanganan melalui teknologi yang lebih maju dan sistem pengelolaan terpadu.


Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti. (Dok. Istimewa)


Ia menyebut terdapat sekitar 30 kota di Indonesia yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari. Kota-kota tersebut menjadi wilayah prioritas karena menghadapi keterbatasan lahan untuk tempat pemrosesan akhir.

"Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia menghasilkan sekitar 144.000 ton sampah setiap hari. Ini merupakan jumlah yang sangat besar," kata Nani di Antalya, Turki, Sabtu, 14 November 2026.
?
Menurut Nani, penanganan sampah juga berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama untuk mengurangi emisi metana dari TPA. Pengelolaan sampah perlu diintegrasikan dengan pemanfaatan sumber daya dan penerapan ekonomi sirkular.

“Untuk itu, penyelesaiannya tidak dapat hanya mengandalkan satu jenis teknologi. Kita membutuhkan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan kombinasi berbagai teknologi. Bersama kementerian terkait, kami telah mengidentifikasi setidaknya lebih dari lima jenis teknologi yang dapat diterapkan di Indonesia," ujarnya.
 


Perpres 109/2025 Atur Percepatan Pengembangan PSEL

Dari sisi regulasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. Aturan tersebut memperkenalkan kerangka baru untuk mempercepat pengembangan PSEL, terutama di kota-kota yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari.

Dalam skema tersebut, Danantara mendapat peran dalam pemilihan mitra teknologi dan investasi proyek. Regulasi itu juga menetapkan tarif listrik sebesar USD0,20 per kilowatt-jam untuk seluruh kapasitas listrik selama masa operasional 30 tahun.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi sejumlah hambatan dalam pengembangan proyek sebelumnya, termasuk keterbatasan kemampuan pemerintah daerah menyediakan biaya pengolahan sampah atau tipping fee, serta proses pemilihan mitra dan perizinan yang membutuhkan waktu panjang.

Legok Nangka Jadi Contoh Pengembangan Sistem Hulu-Hilir

Sementara itu, First Secretary/Environment Attaché Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Takayuki Shigematsu, memaparkan proyek PSEL Legok Nangka di Jawa Barat sebagai salah satu contoh pengembangan fasilitas pengolahan sampah terpadu.


First Secretary/Environment Attaché Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Takayuki Shigematsu. (Dok. Istimewa)


Proyek yang dikembangkan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut ditujukan untuk menangani persoalan sampah di wilayah Bandung Raya. Pengembangan fasilitas ini juga menjadi salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti yang telah mengalami kelebihan kapasitas dan pernah terbakar.

"Pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) merupakan salah satu solusi utama untuk mengatasi krisis sampah di Indonesia," kata Takayuki.

Menurut dia, proyek Legok Nangka tidak hanya dirancang untuk menghasilkan listrik, tetapi juga mencakup sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Pada komponen pertama, enam pemerintah kabupaten dan kota bertanggung jawab mengumpulkan sampah dari rumah tangga dan pasar, kemudian mengangkutnya ke fasilitas PSEL melalui stasiun pemindahan sampah atau transfer station.

Pada komponen kedua, sampah masuk ke fasilitas prapengolahan untuk mengurangi kadar air dan memisahkan material yang tidak dapat dibakar. Tahapan ini diperlukan karena sampah rumah tangga di wilayah tropis umumnya memiliki kadar air tinggi.

Proses pengeringan dan pemilahan dilakukan untuk mencapai nilai kalor yang dibutuhkan agar pembangkitan listrik dapat berlangsung stabil dengan kapasitas sekitar 40 megawatt.

Adapun komponen ketiga mencakup pengolahan lanjutan dan pembuangan abu hasil pembakaran secara aman. Komponen tersebut didukung pinjaman lunak dari pemerintah Belanda dan Invest International.

Takayuki mengatakan proyek tersebut juga memperoleh dukungan pendampingan transaksi dan peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam pengelolaan sampah.

“Keunikan lain dari proyek ini adalah adanya dukungan pendampingan transaksi secara menyeluruh serta peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam pengelolaan sampah. Dukungan tersebut diberikan oleh JICA, IFC, dan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, bersamaan dengan pembangunan infrastruktur proyek," ujarnya.

Diskusi bertajuk "Promoting the Development and Deployment of Advanced Waste-to-Energy Technologies to Support the Achievement of Indonesia’s Nationally Determined Contribution (NDC) Targets in the Waste Sector" tersebut merupakan bagian dari Topik C: Climate Resilient Cities & Zero Waste di Paviliun Indonesia pada COP31.

Forum tersebut membahas pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi untuk mendukung pencapaian target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) Indonesia di sektor limbah.

(Rosa Anggreati)