Menteri HAM Natalius Pigai. Foto: dok. Kementerian HAM.
Perusahaan Perusak Lingkungan Terancam Ditutup Lewat Perpres Bisnis HAM
Gabriella Thesa Widiari • 18 November 2026 05:48
Jakarta: Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong penguatan norma HAM dan lingkungan hidup dalam revisi Undang-Undang (UU) HAM. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM yang mengatur sanksi tegas hingga penutupan bagi perusahaan perusak lingkungan.
"Nanti menteri menyampaikan kepada Presiden, kalau ada perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM, maka sampaikan kepada Presiden, Presiden akan mengambil, memerintahkan Menteri HAM untuk satu, menutup perusahaan, banned di perbankan, atau memberi teguran tegas. Di dalam Perpres itu," ujar Menteri HAM Natalius Pigai, dilansir dari Antara, Rabu, 18 November 2026.
Baca Juga :
Melalui revisi UU HAM, pemerintah berupaya memperkuat sistem peradilan agar ke depan mampu mengadili kejahatan ekosida dan biosida. Langkah ini berkaca pada sejumlah tragedi lingkungan besar seperti Fukushima, Lapindo, Minamata, hingga Chernobyl di Ukraina.
Pigai mengungkapkan draf Perpres tentang Bisnis dan HAM saat ini telah berada di Istana untuk segera disahkan oleh Presiden. Regulasi tersebut akan memberikan kewenangan penuh bagi negara untuk menindak korporasi yang terbukti melanggar HAM sekaligus merusak ekologi dan biota.

Menteri HAM Natalius Pigai. Foto: dok. Kementerian HAM.
Sembari menunggu pengesahan perpres, Kementerian HAM berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi izin usaha yang berpotensi mengancam kelestarian alam. Pigai mencontohkan Rwanda sebagai negara peraih penghargaan internasional karena berhasil melestarikan satwa di habitat aslinya, serupa dengan komodo di Indonesia yang terikat kuat dengan lingkungan asalnya (milieu).
Kementerian HAM menyatakan siap menindaklanjuti apabila DPR berinisiatif meninjau kawasan konservasi seperti Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk merekomendasikan sanksi kepada kepala negara. Pigai juga membuka peluang pemanggilan perusahaan tambang skala besar ke parlemen dengan menggunakan instrumen hukum baru tersebut.
Menurut Pigai, upaya memindahkan satwa secara paksa dari habitat aslinya di Ujung Kulon sangat bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Ia mengibaratkan tindakan tersebut dengan pemindahan paksa komunitas manusia, seperti memindahkan warga Papua ke Manado, yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.