Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Dianggap Belum Perlu

Jakarta: Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menilai belum ada urgensi memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun pada 26 November 2023. Wacana memperpanjang masa jabatan itu mengemuka karena berkaitan dengan pengamanan perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya belum melihat urgensinya," kata Christina saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis, 14 September 2023.

Christina mengatakan hak prerogatif Presiden juga bukan terkait dengan membolehkan memperpanjang masa jabatan Panglima TNI. Hak Kepala Negara hanya mengajukan nama-nama pengganti jenderal bintang empat tersebut.

"Hak prerogatif Presiden untuk mengajukan nama Panglima TNI. Bukan memperpanjang masa jabatan," jelas dia.

Politikus Partai Golkar itu menekankan selama Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI belum direvisi, maka perpanjangan masa jabatan panglima tidak bisa dilakukan. Batas usia pensiun TNI dengan pangkat perwira paling tinggi telah diatur yakni 58 tahun.

"Undang-undang telah mengatur usia pensiun TNI 58 tahun," ucap Christina.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyerahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika masa jabatannya memungkinkan untuk diperpanjang mengingat momentum jelang Pemilu 2024. Ia menekankan keputusan itu hak prerogatif Kepala Negara.

"Ya kan hak prerogatif presiden, yang jelas saya kan pensiun 26 November sesuai umur saya. Kalau diperpanjang atau tidak ya tentunya sesuai undang-undang maupun prerogatif Pak Presiden," kata Yudo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 September 2023.

Yudo menyatakan siap jika jabatannya harus diperpanjang. Sebagai prajurit, kata dia, harus siap menerima seluruh perintah.

"Lho tentara kalau diperintahkan selalu siap, saya kira semuanya tahu lah tentara diperintahkan apapun ya harus siap, bukan siap atau tidak, harus siap," ujar Yudo.