Pembentukan Koalisi Kebangsaan di Tangan Prabowo

Adanya wacana Koalisi Besar akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang berisikan Gerindra, dan PKB semakin mengemuka. 

Wacana Koalisi Kebangsaan itu muncul setelah Presiden Joko Widodo bersilaturahim dengan lima partai politik di Kantor DPP PAN, Minggu (2/4/2023).

Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana menyebut, kunci dari terbentuknya Koalisi Besar tersebut ada di tangan Prabowo Subianto. Pasalnya, Prabowo digadang-gadang menjadi nomor dua untuk calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. 

“Makanya situasinya saat ini adalah faktor berikutnya ada di Prabowo. Prabowo ini akan masuk jadi barisan dengan PDIP, karena ada spekulasi, apakah bersedia jadi nomor duanya pak Ganjar?,” tutur Adit kepada Media Indonesia, Minggu (23/4/2023). 

Memang, kata Adit, secara eksplisit Prabowo menolak karena dirinya juga dicalonkan jadi capres melalui Gerindra. 

“Tapi kita kan gak tahu ya, ada dinamika seperti apa. Kalau pun itu Prabowo jadi calon presiden, parpol lain, seperti PAN, PKB, Golkar dan lainnya berada dalam kubu yang sama dengan Prabowo,” papar Adit. 

“Dugaan saya, mau dari PDIP maupun Koalisi Kebangsaan, di situ ada orang-orang Jokowi. Jadi Jokowi all president man di dua koalisi itu. Jadi penentunya ada pada Jokowi juga,” tandasnya.

Sebelumnya, pembentukan Koalisi Besar disebut berpotensi gagal terealisasi. Pasalnya, terlalu banyak kepala dan kepentingan sehingga sulit untuk menyatukan visi dan misi bersama.

Sebagaimana diketahui, Koalisi Besar diisi sejumlah partai politik besar yang tiap-tiap dari mereka memiliki sosok unggulan untuk diusung sebagai calon presiden. 

Partai Golkar berkeras memajukan Airlangga Hartarto, Partai Gerindra terus mendorong Prabowo Subianto, dan PDI Perjuangan memiliki Puan Maharani atau Ganjar Pranowo.

“Kalau pak Jokowi mengotot, pak Prabowo mengotot, ibu Megawati mengotot, saya rasa akan bubar koalisi ini. Kalau banyak tarik ulur kepentingan akan sulit digabungkan," ujar Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, Senin (17/4/2023).