Eks Bupati Kabupaten Tangerang Tak Tahu Histori Pagar Laut

Tangerang: Mantan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, mengklaim tak pernah terlibat dalam pemberian izin pagar laut yang membentang di pesisir kabupaten. Bantahan ini merespons pernyataan konsultan hukum proyek PIK 2, Muannas Alaidid, yang disampaikan melalui akun media sosialnya.

Dalam unggahannya, Muannas menyinggung nama serta menampilkan foto Ahmed Zaki Iskandar, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tangerang. Dalam foto yang diunggahnya, terlihat Zaki berada di kawasan pantai utara (pantura) Tangerang dengan latar belakang pagar bambu yang disebut sudah ada sejak satu dekade lalu. 

"Mantan Bupati Kab Tangerang dua periode Ahmed Zaki Iskandar punya koleksi foto2 saat kunjungan ke pantura kab tangerang d Th 2014 sebelum jokowi jadi presiden dan PIK2 blum ada, dia sewa 3 boat utk bawa temen2 wartawan thn 2014 melihat kondisi pantura kab tng yg sdh rusak. Ternyata dari 2014 itu sdh byk pagar2 laut," tulis Muannas dalam unggahannya.
 

Baca: Penanggung Jawab Pembongkaran Pagar Laut Tangerang Dipertanyakan

Menanggapi unggahan itu, Zaki menjelaskan foto tersebut diambil saat dirinya bersama sejumlah wartawan melakukan kunjungan ke pesisir pantai Kabupaten Tangerang 2014. 

"Foto-foto tersebut di atas dapat kiriman dari rekan wartawan yang ikut saat itu. Yang pasang saat itu enggak tahu siapa dan untuk apa, saya juga enggak tahu, dan juga rekan-rekan media yang lain, sama sekali enggak ada yang fokus ke pagar-pagar tadi," ungkap Zaki di Kabupaten Tangerang.

Zaki mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi pantai utara Tangerang yang sudah mengalami kerusakan. Zaki menambahkan keberadaan pagar bambu di kawasan tersebut bukanlah inisiatif atau program dari Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dirinya pimpin saat itu.

"Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan informasi yang beredar di publik terkait peran saya dalam isu pagar laut di pantura Tangerang. Saya juga mendukung keputusan Menteri KKP untuk mencabut pagar laut, serta Menteri ATR/BPN yang membatalkan sertifikat di laut dekat pantai Kohod," ujarnya.