Pengakuan Hutan Adat Jadi Bukti Komitmen Indonesia pada Aksi Iklim Berkeadilan

Brasil: Pemerintah Indonesia mengumumkan pengakuan terhadap 1,4 juta hektare hutan adat sebagai bagian dari komitmen nasional dalam mendorong keadilan iklim dan sosial. Pengumuman ini disampaikan di sela-sela perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil.

Inisiatif yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) tersebut dinilai sebagai langkah bersejarah dalam memastikan masyarakat adat menjadi bagian utama dari solusi krisis iklim.

“Masyarakat adat selama ini hidup berdampingan dengan hutan, namun sering terpinggirkan. Kini negara hadir untuk mengakui dan melindungi hak mereka,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangannya, Jumat, 7 November 2025.
 

Hanif menegaskan, pengakuan ini merupakan bentuk nyata dari keadilan sosial-ekologis. “Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial,” katanya.

Pengakuan terhadap hutan adat ini tidak hanya berfokus pada aspek konservasi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Dengan status hukum yang jelas, masyarakat adat kini memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelestarian hutan, seperti ekowisata, pengelolaan hasil hutan non-kayu, dan praktik kehutanan berkelanjutan.

Langkah tersebut menjadi pesan kuat yang dibawa Indonesia ke forum internasional: bahwa aksi iklim yang efektif harus berakar pada keadilan dan menempatkan manusia sebagai pusatnya.