Instruksi Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo Dinilai Sesuai Amanat Konstitusi

Jakarta: Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran dinilai sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, alokasi anggaran efisiensi itu akan dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.

"Pemotongan ini kami rasa sesuai dengan prinsip efisiensi berkeadilan dalam amanat konstitusi," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Jarnas 98, Wonder Infanteri, melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Februari 2025.

Dia menyoroti perbincangan yang mengarah pada penolakan pemangkasan anggaran. Dia menilai hal itu bagian dari orkestrasi kelompok yang sering menikmati uang rakyat untuk kepentingan pribadi.

"Mulai dari elite politik, birokrat, hingga pengusaha yang tidak nasionalis membuat gaduh dengan opini-opini menyesatkan," ucap dia.
 

Baca Juga:  Asep Ingatkan Kementerian dan Lembaga tak Pecat Pegawai dengan Alasan Efisiensi

Menurut dia, Prabowo tengah memetakan elite, pejabat, dan birokrat yang bersungguh-sungguh bekerja demi kesejahteran rakyat. Apabila anak buah Kepala Negara tak bekerja untuk rakyat, diyakini dilakukan perombakan.

"Hal ini dapat membuka pintu reshuffle bagi menteri yang melawan ataupun memecat pejabat-pejabat di lembaga negara, BUMN maupun para birokrat yang 'bandel dan dablek' seperti diungkapkan Presiden baru-baru ini. Misal, ragam isu respons kebijakan yang akan diterapkan dimasing-masing kementerian, lembaga, bahkan pemerintah daerah secara 'serampangan'," ucap dia.

Efisiensi anggaran 2025 terhadap kementerian/lembaga itu didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sebanyak 17 dari 152 kementerian/lembaga termasuk DPR, tercatat lolos pemangkasan anggaran untuk efisiensi belanja negara yang sedang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.