Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kaltim Bisa Punya Rumah Tanpa Biaya Administrasi

Samarinda: Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meluncurkan program Gratispol Biaya Administrasi Perumahan. Lewat program ini, biaya administrasi pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) gratis. 

Peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltim dengan penyalur fasilitasi pemberian pembiayaan pemilikan rumah bagi MBR di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 20 Agustus 2025.

"Rumah ini wajib. Bukan hanya pangan dan sandang, tapi tempat tinggal yang layak juga kebutuhan dasar. Program ini hadir untuk meringankan beban rakyat. Sekali lagi, bukan rumahnya yang gratis, tapi biaya administrasinya ditanggung Pemprov," tegas Rudy melalui keterangannya, Rabu, 20 Agustus 2025.

Dengan program ini, pemerintah akan menanggung biaya administrasi perumahan senilai maksimal Rp10 juta per unit. Mulai dari biaya notaris, provisi, hingga administrasi bank.

"Dari data kami, ada 177 ribu masyarakat rentan seperti petani, nelayan, hingga pengemudi ojek daring yang perlu dibantu. Ini bukan sekadar rumah, tapi soal martabat dan masa depan," ujar Rudy.
 

Baca juga: Kemendagri Terbitkan Surat Edaran, Minta Kepala Daerah Tinjau Ulang Kenaikan PBB

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan program Gratispol lahir dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi MBR. Tahap awal, Pemprov mengalokasikan Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2025 untuk seribu unit rumah bagi MBR.

"Dengan program ini, masyarakat cukup membayar cicilan pokoknya saja. Beban tambahan kami tanggung penuh. Program ini juga ditujukan untuk mengurangi backlog perumahan di Kaltim yang mencapai 250 ribu unit," jelas Firnanda.