Selebgram AP Dideportasi dari Myanmar, Legislator Dorong Pembaruan Protokol Penanganan WNI

Jakarta: Pemerintah didorong melakukan pembaruan protokol penanganan krisis internasional bagi warga negara Indonesia (WNI). Hal ini penting untuk menjamin keamanan WNI khususnya di negara yang tengah terlibat konflik.

"Ke depan, kami mendorong peningkatan sistem deteksi dini, kerja sama keamanan kawasan, dan pembaruan protokol penanganan krisis internasional bagi WNI," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Abraham Sridjaja, melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Juli 2025.

Hal itu disampaikan Abraham merespons selebgram AP yang resmi mendapat amnesti dari otoritas militer Myanmar. AP ditahan sejak Desember 2024 gegara dituduh mendanai pemberontakan di negara tersebut.

Abraham mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memulangkan AP. Upaya itu dinilai membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi warganya, terlebih di wilayah berkonflik.

"Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, serta kepada Presiden Republik Indonesia yang kepemimpinannya memastikan bahwa perlindungan WNI adalah prioritas tertinggi, tanpa melihat status sosial maupun profesinya," ujar Abraham.