Menteri Israel Desak Aneksasi Gaza Jika Hamas Menolak Menyerah

Yerusalem: Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, pada Kamis, 28 Agustus, menyerukan perintah untuk mulai menganeksasi sebagian Jalur Gaza, jika kelompok militan Palestina, Hamas, menolak untuk meletakkan senjata.

Menteri sayap kanan, secara vokal menentang kesepakatan damai dengan Hamas, mempresentasikan rencananya untuk menang di Gaza pada akhir tahuan dalam sebuah konferensi pers di Yerusalem.

Menurut proposal Smotrich, Hamas akan diberi ultimatum untuk menyerah, meletakkan senjata, dan membebaskan para sandera yang masih di tahan di Gaza, sejak serangan kelompok tersebut pada Oktober 2023.

Jika Hamas menolak, Smotrich mengatakan, Israel harus menganeksasi sebagian wilayah Gaza setiap minggu selama empat minggu sehingga sebagian besar Jalur Gaza berada di bawah kendali penuh Israel.

Smotrich menjelaskan, warga Palestina akan diminta untuk pindah ke selatan Gaza terlebih dahulu. Setelah itu, Israel akan memberlakukan pengepungan di wilayah utara dan tengah untuk mengalahkan militan Hamas yang tersisa, dan diakhiri dengan aneksasi.

"Ini dapat dicapai dalam tiga hingga empat bulan," ujar Smotrich.

Pernyataannya muncul di tengah operasi besar-besaran pasukan Israel yang bertujuan menguasai Kota Gaza, meskipun kekhawatiran global terhadap nasib warga sipil Palestina di sana terus meningkat.

Sebagian besar, lebih dari dua juta penduduk Gaza telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang. Smotrich juga mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengadopsi rencana ini sepenuhnya sesegara mungkin.

Hamas mengecam keras proposal tersebut dan menyatakan proposal tersebut merupakan dukungan terbuka terhadap kebijakan pemindahan paksa dan pembersihan etnis terhadap warga Palestina.

Smotrich merupakan salah satu anggota sayap kanan dalam koalisi yang berkuasa di Israel. Ia dikenal sebagai pendukung setia gerakan permukiman dan tinggal di permukiman di Tepi Barat yang diduduki.

Pekan lalu, ia mengesahkan proyek besar di wilayah yang dikenal sebagai E1, sebelah timur Yerusalem. Proyek tersebut dikritik karena mengancam integritas teritorial negara Palestina di masa depan.

Ia menambahkan, bahwa proyek permukiman di area tersebut dimaksudkan untuk mengubur gagasan negara Palestina.

(Kelvin Yurcel)