Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
P Aditya Prakasa • 2 May 2025 14:51
Bandung: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kebijakan menyekolahan siswa atau peserta didik yang menjalani pendidikan di barak militer apabila tindakannya sudah mengarah kriminal. Kemudian, hal itu juga dapat dilakukan apabila orang tua sudah tidak sanggup untuk mendidik anak-anaknya.
"Yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya tidak mampu lagi untuk mendidik," ucap Dedi di Rindam III/Siliwangi, Jumat 2 Mei 2025.
Dedi mengatakan, penyerahan anak-anak didik ke barak militer harus dengan persetujuan pihak orang tua. Bahkan, orang tua harus secara langsung menyerahkan anaknya ke barak militer untuk disekolahkan.
"Jadi penyerahannya harus oleh orang tua, tidak boleh penyerahan di luar orang tua. Kalau orang tuanya tidak menyerahkan, tidak diterima. Kalau masih sanggup mendidik, bikin surat pernyataan, sanggup mendidik. Kalau ada terjadi kriminal lagi, orang tuanya di situ harus ada tanggung jawab," kata dia.
Dia mengatakan, durasi peserta didik yang menjalani pendidikan di barak militer akan disesuaikan dengan perkembangannya. Jika dalam waktu tiga hari sudah ada perubahan ke arah positif, mereka diizinkan pulang.
"Ya tergantung perkembangan, nanti disesuaikan. Bisa jadi ada yang sudah sebulan, sudah bugar, sudah baik, ada. Ada yang 3 hari sudah baik, kan tergantung," kata dia.
Dedi menyebut, saat ini sudah 39 peserta didik dari Kabupaten Purwakarta yang menjalani pendidikan di Resimen Armed 1/Sthira Yudha Kostrad, Batalyon Armed 9. Kemudian, di Kota Bandung ada 30 peserta didik yang akan menjalani program itu di Rindam III/Siliwangi.
"Yang di Purwakarta 39, di Kota Bandung 30, Yang di Rindam SMP sama SMA. Menginap, masa pulang pergi," kata dia.
Dia menambahkan, biaya sekolah di barak militer bagi siswa atau peserta didik yang nakal akan dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui APBD. Namun, untuk sementara ini, pembiayaan menggunakan biaya operasional bupati/wali kota.
"Sementara ini saya support. Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Tetapi mungkin nanti diperubahan nanti dimasukin dalam sistem," kata dia.
Meski begitu, dia memastikan Pemprov Jabar siap menanggung biaya makan dan minum untuk para peserta yang belajar di barak militer.
"Misalkan begini deh, mereka butuh makan, masa kami enggak bisa ngirim makan sih, Pemda provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, enggak ada masalah," ucap Dedi.