Tiongkok Jatuhkan Sanksi ke Eks Senator Filipina Terkait Laut China Selatan

Beijing: Pemerintah Tiongkok resmi menjatuhkan sanksi terhadap mantan senator Filipina, Francis Tolentino, dan melarangnya memasuki wilayah Tiongkok, Hong Kong, serta Makau. Keputusan ini diumumkan pada Selasa, 1 Juli 2025, sehari setelah masa jabatan enam tahunnya di Senat Filipina berakhir.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh Tolentino melakukan tindakan "jahat" dan mengeluarkan pernyataan yang dinilai merusak hubungan bilateral, khususnya terkait dengan sengketa Laut China Selatan.

Tolentino sebelumnya mendorong legislasi nasional yang bertujuan menetapkan batas jalur laut dan zona maritim Filipina, yang secara eksplisit menentang klaim Beijing di kawasan tersebut. Tiongkok menolak keras langkah tersebut.

“Beberapa politisi Filipina telah berulang kali mengeluarkan pernyataan provokatif dan melakukan tindakan yang secara serius merusak kepentingan Tiongkok serta memperkeruh hubungan kedua negara,” kata juru bicara itu dalam pernyataan resminya, dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 1 Juli 2025.

Menanggapi sanksi tersebut, Tolentino menyatakan bahwa tidak ada tekanan asing yang akan mengubah sikapnya terhadap kedaulatan nasional Filipina. “Tidak ada kekuatan asing yang bisa membungkam atau melemahkan tekad saya untuk menegakkan kedaulatan kami,” ujarnya. Ia bahkan menyebut sanksi Tiongkok itu sebagai "bentuk kehormatan.”

Sengketa Laut Cina Selatan telah lama menjadi titik panas di Asia Tenggara. Klaim sepihak Tiongkok tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina, Indonesia, Vietnam, Brunei, dan Malaysia.

Pada 2016, putusan arbitrase internasional di Den Haag menyatakan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum—putusan yang terus-menerus ditolak oleh Beijing. (Nada Nisrina)

Baca juga:  KTT ke-46 ASEAN: Filipina Desak Percepatan Kode Etik Laut China Selatan